Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Papua merupakan bagian integral dari sistem demokrasi Indonesia yang bertujuan untuk memastikan masyarakat dapat memilih pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka. Namun, mengingat kondisi geografis, sosial, dan budaya yang khas di Papua, pelaksanaan Pilkada di daerah ini seringkali dihadapkan pada tantangan yang unik, mulai dari isu keamanan hingga keberagaman.
Ketua Konferensi Mahasiswa Papua/KMP Indonesia, Moytuer Boymasa mengatakan ‘’Dalam menghadapi potensi kerawanan, sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya sangat krusial. Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat komunikasi dan koordinasi untuk memastikan keamanan di setiap tahapan Pilkada. Pos-pos pengamanan dibentuk di titik-titik strategis dan pemantauan intensif dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan yang dapat merusak jalannya pesta demokrasi ini’’.
Sebagai tokoh pemuda Papua, pria yang akrab dipanggil Moy tersebut juga menyampaikan “Salah satu kunci sukses Pilkada yang aman dan damai adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu. Untuk itu, penyelenggara Pilkada bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat untuk mengedukasi pemilih, mulai dari pemahaman tentang tata cara pemilihan, pentingnya menjaga keamanan, hingga menghindari politik identitas yang dapat memicu konflik”.
‘’Sosialisasi Pilkada yang melibatkan masyarakat adat, pemuda, dan perempuan juga menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa semua kelompok bisa berpartisipasi secara adil dan damai. Menggunakan media lokal dan media sosial secara bijak untuk memberikan informasi yang benar dan mengurangi hoaks juga menjadi bagian dari upaya menjaga situasi tetap aman’’, tambahnya.
Salah satu masalah pokok yang perlu diselesaikan di Tanah Papua adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu persoalan utama yang perlu diselesaikan di Papua. Berkaitan dengan hal tersebut, Moy menjelaskan bahwa pemerintah sudah banyak melakukan transformasi pembangunan, selain pembangunan fisik juga ada keberpihakan secara politik untuk OAP melalui penerapan UU Otsus Papua.
Meskipun telah banyak manfaat yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada orang asli Papua mulai dari Otsus sampai pemekaran provinsi Papua, diharapkan pemimpin selanjutnya baik ditingkat pusat maupun daerah dapat lebih memperhatikan orang asli Papua khususnya dalam hal pembangunan serta Pendidikan yang layak sampai dengan tingkat sarjana. Pemerintah yang telah merevisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yaitu menambah kursi keterwakilan di DPRD provinsi/kota/kabupaten tanpa melalui Pemilu dan hak politik bagi OAP dalam Pilkada serentak 2024, seakan tenggelam oleh adanya konflik-konflik bersenjata di Papua. Ini terjadi karena ada rasa saling tidak percaya antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat.
Untuk itu, Moytuer menegaskan agar para mahasiswa dan pelajar asal Papua khususnya tidak mudah terprovokasi dengan segala Isu Papua terutama ajakan kelompok-kelompok separatis.
“Tetap fokus pada pendidikan sehingga apabila mendapat gelar sarjana dapat membangun Papua untuk lebih maju.” himbaunya.
Ia juga mengajak masyarakat Papua mendukung kebijakan Pemerintah yang selama ini telah berbuat banyak untuk peningkatan pembangunan di Papua.
“Menjelang dilaksanakannya Pilkada serentak 2024 mendatang, saya mengharapkan agar masyarakat tetap menjaga situasi tetap aman dan damai agar dalam Pilkada serentak 2024 menghasilkan pimpinan-pimpinan daerah di Papua yang berkualitas demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Papua,” tutupnya.
