Jakarta – Sejak 11 November lalu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi membuka layanan lapor mas Wapres, melalui layanan ini, masyarakat umum dapat menyampaikan gagasan, saran, maupun pengaduan terkait pelayanan pemerintahan/kebijakan publik atau hal terkait lainnya.
Wakil II Badan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia Iwan Sumule menilai layanan “Lapor Mas Wapres” merupakan akses cepat bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke pemerintah melalui Istana Wakil Presiden maupun pesan WhatsApp agar segera ditindaklanjuti.
Iwan pun menyebut layanan ini dapat menghapus jarak antara pemerintah dan masyarakat sehingga publik tidak mengalami kesulitan dalam penyampaian kritik ataupun saran. Yang lainnya juga mungkin adalah ingin memastikan publik atau warga tidak kesulitan untuk memberikan masukan, kritikan, saran, dan lain sebagainya atau aspirasi agar kira-kira tidak ada jarak walaupun memang jaraknya ada, namun perlu dipertimbangkan apakah pengelolaan laporan langsung adalah tugas yang sesuai dengan lingkup tanggung jawab (tupoksi) seorang Wakil Presiden.
“Wapres memiliki peran yang lebih strategi yaitu mendampingi Presiden dalam merumuskan kebijakan nasional dan menyelaraskan program lintas kementrian untuk mencapai prioritas negara.” kata Iwan.
Program “Lapor Mas Wapres” yang dipelopori oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki potensi besar untuk menjembatani masyarakat dengan pemerintah, memberikan ruang untuk menyampaikan keluhan secara langsung. Dengan tujuan mulia yakni memperkuat keterlibatan publik dalam pemerintah, program ini harus membuktikan efektivitasnya dalam menangani masalah nyata yang dihadapi masyarakat.
“Sering kali kita melihat platform pengaduan yang hanya menghasilkan angka statistik tanpa solusi nyata, dan ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik. Maka agar program ini benar-benar berdampak, harus ada jaminan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara serius.” ujarnya.
Oleh karena itu, “Lapor Mas Wapres” menghadirkan mekanisme yang cepat, transparan, dan terintegrasi dengan dukungan regulasi yang jelas agar tiap laporan dapat ditangani dengan tepat. Tanpa dukungan tersebut, program ini mungkin sulit mencapai dampak posiitif yang diharapkan masyarakat.
Program ini harus dilengkapi tim khusus yang tidak hanya menerima laporan, tetapi juga memberikan solusi kongkret, jika misalnya ada keluhan tentang infrastruktur tim harus segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan tindakan cepat. Solusi yang diberikan tidak boleh sekedar berlarut-larut dalam proses birokrasi, tetapi harus cepat dan melibatkan berbagai sektor yang berkaitan.
“Kemudian menjadi perhatian adalah cara setiap laporan ditangani. Setiap keluhan yang masuk mencerminkan harapan publik, sehingga harus dijawab dengan serius. Di era digital ini, respons yang cepat dan tepat sangat penting dan akan menentukan partisipasi masyarakat dalam program ini.” pungkas Iwan.
