Jakarta – Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, menilai hak angket DPR terkait Pemilu 2024 akan kandas di tengah jalan.
Sinyalemen itu dapat diprediksi usai adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai NasDem beberapa waktu lalu.
“Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua umum Partai Nasdem Surya paloh memberikan sinyalemen akan adanya upaya untuk membatalkan proses hak angket di DPR,” kata Iwan, sapaan akrabnya kepada media, Minggu (23/2/2024).
Lulusan Magister Imu Politik dari Universitas Nasional (UNAS) menganalisis bahwa NasDem bisa menjadi salah satu partai penentu bergulir atau tidaknya hak angket tersebut.
“Karena apabila Nasdem dan partai lainnya yang hampir setengah suara mayoritas DPR bisa diamankan oleh presiden ini artinya proses pengajuan hak angket secara otomatis tidak akan terjadi,” ujarnya.
Sebab, menurut Iwan, setidaknya pengusul hak angket perlu menggalang lebih dari setengah kursi di parlemen luar koalisi untuk menggulirkan hak angket.
“Karena PDIP setidaknya membutuhkan 1/2 lebih kursi DPR di antaranya harus merangkul partai-partai di luar koalisi yang mengusung Prabowo-Gibran,” jelasnya.
“Seperti Nasdem, PKS, PKB dan PPP yang mampu mengesahkan usulan hak angket di DPR,” pungkasnya.