Bogor – Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Perkebunan, luas areal perkebunan kelapa sawit mencapai 15 juta Ha di seluruh Indonesia. Berdasarkan data dari KPA telah terjadi 241 konflik agraria terjadi sepanjang tahun 2023. Eskalasi konflik agraria tertinggi di sektor perkebunan dan agribisnis, dengan jumlah 108 letusan konflik seluas 124.545 hektare, dan jumlah korban terdampak mencapai 37.553 KK.
Kepala Peneliti Pengembangan, Penguatan Komunitas, dan Anggota Sawit Watch, Eef Saepulloh mengungkapkan, permasalahan konflik terkait perkebunan sawit di dominasi oleh permasalahan plasma / kemitraan antara masyarakat dengan perkebunan kelapa sawit. Peningkatan konflik akibat perkebunan plasma/kemitraan disebabkan karena adanya ketidakjelasan dalam Perjanjian pembayaran bagi hasil serta adanya tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sebagai modus untuk memperluas kebun perusahaan.
Konflik perkebunan yang terjadi banyak menimbulkan kerugian baik materil maupun korban jiwa. Selain itu, konflik juga merugikan perekonomian dan individu secara signifikan, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi perusahaan. Pemerintah terus mencari cara bagaimana menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Penyelesaian konflik perkebunan perlu segera di antisipasi karena pada akhir tahun 2024 akan dilaksanakan kegiatan pilkada serentak di 37 Provinsi.
“Dalam penyelesaian konflik lahan perkebunan dalam rangka menjaga situasi keamanan menjelang Pilkada serentak 2024, seluruh pihak agar mendukung Polri dalam menyelesaikan konflik perkebunan. Hal tersebut karena Polri memiliki wewenang dalam hal penegakan hukum maupun sebagai mediator”. Kata Eef Saepulloh saat di temui di Bogor, Jawa Barat (15/07/2024).
Menjelang pilkada serentak 2024, Eef Saepulloh menegaskan bahwa dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh sekelompok orang yang suka mengadu domba maupun politik identitas menjelang Pilkada serentak 2024.
