JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai bahwa situasi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) saat ini masih cukup kondusif. Termasuk dengan rencana agenda aksi unjuk rasa di DPR RI yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat itu.
“Masih belum ada indikasi bahwa akan chaos dan bakal mencekam. Fenomena itu insya Allah tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Ramai-ramai itu saya kira hanya di medsos saja,” kata Habib Syakur saat dihubungi wartawan, Kamis (22/8).
Menurutnya, gejolak tentang Pilkada 2024 sejauh ini lebih kepada agenda politik sejumlah elite saja. Tidak langsung menyasar hajat hidup orang banyak. Sehingga ia yakin kegaduhan yang timbul akibat aksi tolak anulir putusan MK tentang ambang batas pencalonan kepala daerah tidak memicu riak sosial yang terlalu masif.
“Ini akan agenda sejumlah orang yang ingin maju Pilkada tapi terhambat karena ambang batas sebelumnya. Kemudian ada elemen politik yang gugat ke MK dan dikabulkan penurunan ambang batasnya. Lalu ada riak politik di situ, dan yang kita lihat tidak ada gerakan masif warga. Artinya, ya insya Allah kondusif lah,” ujarnya.
“Kecuali ada yang dengan sengaja mendesain agar chaos, tapi saya yakin itu bukan by nature dari masyarakat. Karena sejauh ini saya lihat masyarakat masih fine-fine saja,” sambungnya.
Oleh sebab itu, Habib Syakur menilai warga tidak perlu resah dengan situasi saat ini. Pun jika memang elite politik dan penguasa khususnya di kepemimpinan Presiden Jokowi melakukan manuver yang benar-benar merugikan demokrasi dan hajat hidup rakyatnya, gelombang perlawanan akan secara alamiah terjadi.
“Saya kita rezim pak Jokowi tidak berani bermanuver aneh-aneh ya, apalagi beliau pasti ingin mengakhiri masa jabatannya dengan soft landing. Jadi saya kira mereka masih menjaga itu dan konstitusional,” pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, bahwa sejumlah massa baik dari aliansi Mahasiswa hingga buruh berencana melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada hari Kamis, 22 Agustus 2024. Aksi tersebut bertujuan untuk mendesak agar DPR tidak mengambil keputusan untuk menganulir putusan MK Nomor Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah.
Aksi Partai Buruh rencananya akan dipusatkan di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Target massa yang dihimpun oleh Partai Buruh yang juga gabungan dari konfederasi buruh sebanyak 2.000 orang.
