Tia Rahmania
Pemerhati Sosial Politik & Dosen Universitas Paramadina
Hari Minggu 20 Oktober 2024, Indonesia bersuka cita, bangsa Indonesia punya presiden dan wakil presiden baru. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucap sumpah dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).
Dalam pidato berdurasi 54 menit, Presiden ke 8 Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menempatkan kepentingan bangsa, kepentingan rakyat Indonesia diatas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagaimana sumpah sang Presiden “menjalankan UUD 1945, UU dan peraturan dibawahnya dengan sebaik-baiknya” maka rakyat Indonesia menaruh harapan dan kepercayaan pada sang Jenderal untuk menjadikan Indonesia negara yang damai, aman, adil dan sejahtera.
Meskipun Indonesia mendapatkan berbagai penghargaan dan masuk dalam perkumpulan negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia yaitu G20, akan tetapi jika di telaah, di zoom lebih dalam masih banyak persoalan bangsa ini. Mulai dari kemiskinan, ketimpangan, KKN yang melibatkan pejabat disemua level dan pengusaha yang tidak peka dan tidak patriot, krisis etika, penegakan hukum yang timpang, stunting, sekolah-sekolah yang tidak layak, kekerasan pada perempuan dan anak, dan sebagainya.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menggarisbawahi berbagai persoalan tersebut. Ia mengingatkan kita semua bagaimana korupsi adalah musuh bangsa Indonesia yang bukan saja menghianati Pancasila namun sangat bertentangan dengan filosofi dan semangat kemerdekaan Indonesia. Ia berjanji akan memberantas korupsi dan itu harus dimulai dari pimpinan tertinggi, harus ada keteladanan dari atas. Prabowo Subianto menganalogikan fenomena korupsi ini dengan menyebut “Ikan itu busuk dari bagian kepala”.
Makna perumpamaan ini sangat dala, dimana perilaku koruptif yang makin marak terjadi di pemerintahan sampai dilevel desa, korupsi di sektor swasta terjadi karena miskinnya atau ketiadaan keteladanan dari pucuk pimpinan. Sang Jenderal berjanji akan mendorong penegakan hukum, penindakan secara tegas pada koruptor. Singkatnya sang Presiden ingin membangun budaya integritas dan budaya meritokrasi dikalangan pejabat dan penegakan hukum tanmpa pandang bulu bagi yang tidak taat hukum.
Penekanan isu tersebut adalah bagian dari poin ke tujuh “Asta Cita” Prabowo yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Pidato Prabowo Subianto yang tanmpa teks itu juga sangat visioner. Dimana sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pangan, energi, dan air menjadi isu yang didorong untuk berswasembada. Ini juga bagian dari program prioritas sang Presiden dari 17 program prioritas yang telah dicanangkan.
Dalam hal isu pangan, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan berswasembada pangan dalam 4-5 tahun kedepan. “Kita mampu memproduksi pangan untuk rakyat kita sendiri dan siap menjadi lumbung pangan dunia. Dengan berswasembada, kita tidak tergantung pada negara lain,” tegas Prabowo.
Jika mengacu pada program yang tertera dalam dokumen Visi dan Misinya, upaya swasembada pangan akan ditempuh dengan pengembangan program food estate, terutama untuk padi, jagung, singkong, dan kedelai, dan tebu. Ditargetkan minimal 4 juta ha tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029.
Sementara untuk swasembada energi, Prabowo Subianti mengatakan Indonesia mampu untuk berswasembada karena bangsa ini diberi karunia luar biasa oleh Allah Swt berupa sumber energi yang melimpah seperti dari bahan pangan dan perkebunan seperti sawit, jagung dan sebagainya.
Dalam Visi Misinya, terkait kebijakan swasembada energi, Indonesia berpeluang menjadi raja energi hijau dunia melalui pengembangan produk biodiesel dan bio-avtur dari sawit, bioethanol dari tebu dan singkong, serta energi hijau lainnya dari angin, matahari, dan panas bumi. Pada tahun 2029 dengan sumber daya alam yang ada, sangat optimis program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 akan dapat tercapai.
Sementara untuk swasembada air, dengan pengelolaan yang baik dan penggunaan teknologi yang murah kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Kecukupan air akan dijamin melalui manajemen air yang baik sehingga tersedia pada saat kemarau dan tidak menyebabkan bencana saat musim hujan.
Singkatnya, pidato Prabowo Subianto sangat visioner dan ini sebenarnya bisa kita wujudkan. Syaratnya bangsa ini terbebas dari KKN, pejabat disemua level tingkatan harus bekerja dengan baik untuk melayani rakyat, bukan melayani kelompoknya, bergotong royong, taat pada hukum, dan percaya pada kemampuan bangsa kita sendiri. Seperti kata Prabowo Subianto dalam pidatonya hari ini “tantangan terberat kita datang dari internal kita sendiri yaitu kurang waspada, kurang intropeksi diri”.
Etika dan Moral sebagai Perisai
Hal menarik dan mungkin ini juga yang banyak dinantikan oleh para aktivis, intelektual, cendekiawan, mahasiswa dan organisasi pemuda di Indonesia adalah perihal isu demokrasi. Dibagian akhir pidatonya, Prabowo Subianto menekankan bahwa dalam demokrasi, kita bertanding atau berkontestasi dengan sehat, tidak curang. Kritik sangat diperlukan tetapi bukan dengan caci maki. Mungkin yang dimaksud Prabowo Subianto adalah kritik yang konstruktif yang basisnya data dan argumentatif bukan dengan sentiment atau didasari kebencian.
“Praktik demokrasi kita harus membebaskan rakyat dari ketakutan, kelaparan, penderitaan, dan seterusnya. Seorang pemimpin di level apapun harus melayani rakyat dengan sungguh-sungguh, dengan seperti itu kekayaan SDA kita bisa memakmurkan rakyat Indonesia. Kalau masih ada tukang becak umur 70-an tahun maka sesungguhnya kita belum merdeka,” ungkap Prabowo.
Ini mengandung makna yang dalam dan filosofis bahwa dengan memilih demokrasi sebagai sistem bernegara maka seorang pemimpin harus berjiwa demokratis, melayani rakyatnya, taat pada hukum, dan tidak melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Memastikan bahwa amanat yang telah diberikan rakyat harus dijawab dengan pelayanan yang prima dan mensejahterakan mereka.
Disinilah urgensi etika dan moral untuk menjadi perisai bagi pejabat publik. Asas kepatutan dan kemanfaatan bagi publik mesti dikedepankan. Bukan kita melarang misalnya keluarga pejabat untuk flexing, tetapi ditengah banyaknya rakyat yang miskin, sementara ada yang mempertontonkan kemewahan tentu tidak etis. Secara moral seorang pejabat dan keluarganya harus mengedepankan empati.
Rakyat Indonesia berharap banyak kepada sang Presiden, kami memohon untuk tetap menitikberatkan pada kepentingan masyarakat luas, berempati dengan kondisi rakyat serta kembali ke hati nurani saat berhadapan dengan konflik dan pilihan sulit.
Selamat atas pelantikannya, selamat bekerja Presiden Prabowo Subianto untuk melayani rakyat Indonesia dengan sepenuh jiwa. Kami yakin sanga Jenderal mampu untuk membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.