Jakarta – Koordinator Nasional Gerakan Pemerhati Kepolisian Republik Indonesia (GPK RI), Abdullah Kelrey, geram dengan upaya pengalihan isu dalam kasus penembakan tiga anggota polisi yang dilakukan oleh dua oknum TNI. Bukannya fokus pada proses hukum, justru muncul tuduhan bahwa para korban terlibat dalam setoran judi sabung ayam.
“Orang yang sudah mati malah dikambinghitamkan dan difitnah! Mereka tidak bisa membela diri, dan keluarganya harus menanggung stigma. Kalau memang mau bicara soal uang, tinggal cek saja siapa yang lebih mentereng secara finansial—oknum atau para korban?” tegas Abdullah.
TNI Lambat, Pelaku Masih Berstatus Saksi
Lebih ironis lagi, kata Abdullah, dua oknum Kopka Basar dan Peltu Lubis, yang diduga sebagai pelaku utama, hingga kini masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka.
“Ini kasusnya jelas, kenapa diperlambat? Ada saksi mata, ada tersangka sipil yang sudah ditangkap, ada pengakuan dari pelaku, bahkan senjata yang digunakan untuk memberondong tiga polisi itu sudah ditemukan. Tapi kenapa dua oknum TNI ini masih berkeliaran bebas?”
Ia menilai, jika korban yang ditembak mati adalah masyarakat sipil, maka kemungkinan kasus ini akan semakin gelap dan sulit terungkap.
“Yang ditembak ini sesama aparat keamanan, polisi! Kalau yang mati warga biasa, mungkin kasusnya malah dikubur begitu saja. Justru dengan segera menetapkan tersangka, citra TNI bisa terselamatkan. Kalau terus begini, jangan salahkan rakyat kalau mereka semakin kritis, apalagi di tengah derasnya gelombang protes terhadap RUU TNI,” tambahnya.
TNI dan Aparat Penegak Hukum Harus Bertindak Tegas
Kasus ini semakin menjadi perhatian publik, terutama karena lambannya penegakan hukum yang melibatkan aparat negara. Jika keadilan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kepercayaan rakyat terhadap institusi keamanan bisa makin runtuh.
“Jangan bermain sandiwara! Tegakkan hukum tanpa pandang bulu! Negara ini bukan milik segelintir elite, dan rakyat tidak sebodoh yang kalian kira!” pungkasnya.
