JAKARTA – Gerakan Masyarakat Peduli KPK (GMPK) menggelar aksi unjuk rasa menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap netral di Pilpres 2019 sehingga Pemilu bisa berlangsung adil, bersih, dan tanpa kecurangan.
Aksi yang digelar di depan Gedung Merah Putih KPK, Kamis (4/4/2019) itu juga menyinggung ramainya isu penyidik KPK Novel Baswedan sebagai “orang” Gerindra.
“GMPK mendesak KPK netral di Pilpres 2019 agar independensi lembaga tetap terjaga. Isu Novel “Orang Kita” Gerindra tidak boleh dipandang sebelah mata, ini harus diusut secara tuntas, dan publik semakin yakin ada udang dibalik batu terkait sepak terjangnya Novel mendekati momen politik kali ini,” ungkap Koordinator aksi GMPK Ifan J.
“Novel mau pilih jadi politikus atau penyidik. Lebih baik gantle jangan berstandar ganda,” sebutnya lagi.
Dalam orasinya, Ifan mengatakan isu itu muncul setelah Jubir BPN Prabowo Sandi, Andre Rosiade memberi bocoran kepada wartawan bahwa jika Prabowo menang di Pilpres 2019, Novel Baswedan atau Bambang Widjojanto akan menjadi Jaksa Agung.
Kepada wartawan Fadli Zon juga membenarkan, Novel sudah lama dekat dengan Prabowo. Begitu juga dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Pouyono yang mengatakan Novel adalah “orang kita”, orang Partai Gerindra. Meskipun KPK membantahnya, dia memastikan publik tanah air sudah menyakini jika lembaga antirasuah sudah diperalat pihak tertentu untuk mengkriminalisasi lawan politiknya.
“Ini sangat berbahaya sekali jika KPK bermain standar ganda yang diperalat pihak tertentu untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Bapak Agus Rahardjo harus memberikan teguran kepada Novel, jika terbukti maka sudah sepantasnya Novel dikeluarkan dari KPK,” tegas Ifan.
“Apalagi sudah diiming-imingi jabatan, sudah bermuatan politis sekali,” jelas Ifan lagi.
Lebih lanjut, Ifan meminta pimpinan KPK mengevaluasi keberadaan penyidiknya yang terafiliasi dan terkesan bekerja sebagai perpanjangan tangan partai politik.
“Waspadai konspirasi jahat dari kekuatan Parpol yang ingin Menunggangi KPK. Buktikan jika KPK tidak tebang pilih dalam upaya pemberantasan korupsi. Sekali lagi kami minta KPK netral di Pemilu 2019,” tuturnya.
“Novel jika bermain berpolitik, sebaiknya mundur dari KPK. Berhentikan penyidik-penyidik yang tidak netral,” teriak Ifan lagi sambil diiringi sorakan aktivis GMPK.
Lebih jauh, Ifan mengaku pihaknya merasa bahwa KPK sudah tak lagi netral. Sehingga dia berteriak untuk membubarkan KPK kalau memang lembaga super body itu tak lagi bersikap netral.
“Bubarkan KPK ! Bubarkan KPK !” teriaknya lagi.
Disela-sela aksinya, massa yang mengenakan topeng Novel itu juga membentangkan spanduk bertuliskan “Selamatkan KPK, KPK Harus Netral di Pilpres 2019, Waspadai Konspirasi Jahat Parpol Tunggangi KPK !” dan Mengirimkan surat cinta untuk Agus Rahardjo cs agar bersikap netral di Pemilu 2019.
Adapun Isi surat cinta untuk KPK agar NETRAL di Pilpres 2019
SURAT CINTA UNTUK KPK
#2019KPKNETRAL
Kepada
Yth. Pimpinan KPK
Agus Rahardjo dkk
di
Singgahsananya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu menjadi lembaga yang kerap disanjung-sanjung seluruh rakyat Indonesia. Pekerjaanya suci nyaris tak bernoda. KPK memang mampu menyihir rakyat bahwa mereka tak mempan tawaran uang apalagi jabatan.
Saat berhembus kabar oknum penyidik lembaga anti korupsi dalam hal ini Saudara Novel Baswedan, berafiliasi dengan Partai Gerindra, sekaligus parpol pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Rasa sanjung rakyat Indonesia berubah dengki.
Bagaikan disambar gledek. Bagaimana rakyat tak marah ? Lembaga dibiayai negara untuk bekerja tanpa intervensi mengamankan keuangan negara demi kesejahteraan rakyat Indonesia, tega digadaikan dengan hasrat kepentingan politik sesaat.
Padahal, sudah jelas bahwa pekerja KPK meskinya mengedepankan kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas. Sebab apa yang dikerjakan KPK dari aspek sosial adalah pekerjaan Suci.
KPK yang digambarkan tak ‘bernoda’ kini mulai luntur akibat ulah sikap tersembunyi oknum penyidiknya yang diduga berafiliasi dengan partai politik. Rakyat cemas dan ragu bagaimana dapat mengukur dan mengapresiasi implementasi revolusi mental di lembaga anti rasuah kalau lingkarannya bermain dalam pusaran politik ? Bagaimana bila keputusan diambil dalam menindak seseorang berdasarkan hasrat politik ?
Meski oknum anggota KPK yang bermain politik bak sekrup kecil dalam suatu mesin pemberantasan rasuah yang besar, namun bila posisinya tak sesuai pada baut, maka mesin tersebut berpotensi error akibat komponen yang satu dengan lainnya tak saling berpegangan erat.
Agak sulit sekali untuk dibantahkan sebenarnya jika hal ini dirunut dari latar belakang dan berbagai jejak digital Novel yang lebih dominan dekat dengan sejumlah elit politik pendukung Prabowo-Sandi. Bahkan Anies Baswedan yang juga saudara Novel dihantarkan Gerindra sebagai Gubernur DKI Jakarta.
KPK harus cepat membenahi dan mengevaluasi internalnya jangan sampai KPK tak lagi bisa mengusut kasus korupsi hanya karena internal KPK berafiliasi dengan Partai Politik.
Jangan Sampai KPK Hanya Dijadikan Oknum Pekerja Komersial Sebagai Batu Loncatan Meraih Jabatan Yang Lebih Tinggi. KPK Harus Kembali Diandalkan Menjadi Ujung Tombak Pemberantasan Korupsi di Republik ini. Bukan Ujung Tombak Konspirasi Jahat Nafsu Partai Politik.
Tulisan surat cinta ini ditulis dari beragam latar belakang rakyat, seperti mahasiswa, praktisi, pengajar, pekerja swasta, ibu rumah tangga, buruh, aktivis, dan lain sebagainya. Semuanya dikemas dalam bentuk surat, curhatan kepada KPK. Semuanya mewakili sepenuhnya keinginan besar rakyat negeri ini terkait peran KPK di momentum politik. Kami minta KPK bekerja mengganyang para koruptor tanpa tebang pilih, dan tidak standar ganda.
Maju terus KPK, tangkap koruptor tanpa pandang bulu, selamatkan KPK dari kepentingan politik, #2019KPKNetral.
TTD
RAKYAT INDONESIA
