Bogor – Pemerintah harus merangkul masyarakat sipil Papua dengan pendekatan kultural dan Agama. Selama ini banyak orang luar Papua memperlakukan warga Papua sebagai liyan atau the other.
“Papua adalah kita, kita semua harus memperlakukan warganya dengan adil,” kata Ketua Umum GEMA Mathla’ul Anwar, Ahmad Nawawi, kepada Antara, di Jakarta, Jumat.
Menurut Nawawi, sebaliknya pemerintah juga harus mengusut pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara pada rentetan aksi demonstrasi yang berakhir hari selasa (28/8/2019) yang menelan beberapa orang korban dari aparat penegak hukum.
“Ini bisa jadi aksi tersebut ditunggangi oleh pihak-pihak di luar warga Papua yang tidak ingin Indonesia damai,” kata Nawawi.
Menurut Nawawi, aksi demonstrasi yang mengangkat tema referendum memang terindikasi ditunggangi kepentingan kelompok orang yang tidak rela Indonesia yang terdiri dari beragam suku untuk hidup bersama.
Di tengah rentannya penunggangan itu, Nawawi juga meminta semua pihak menahan diri. “Masyarakat Papua dan Papua Barat juga sebaiknya cooling down dulu. Demikian pula warga di luar Papua harus mempercayakan pada langkah-langkah aparat,” kata Nawawi.
Menurut Nawawi, kita semua bersyukur pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo telah berupaya mempersempit ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Mari kita dukung bersama Presiden yang sangat berpihak pada Papua melalui otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat,” katanya.
Sebut saja pada Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2020 untuk Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, telah dianggarkan 8,4 triliun rupiah (Papua Rp 5,8 triliun dan Papua Barat Rp 2,5 triliun).
“Bahkan ada tambahan infrastruktur sebesar Rp 4,7 triliun,” ujar Nawawi.
Papua kini jelas mendapat keistimewaan dari sisi penerimaan anggaran dana dari Pusat dibandingkan provinsi lainnnya.
“Mari kita sampaikan kabar baik ini pada warga Papua dan seluruh warga Indonesia,” kata Nawawi.