JAKARTA – Meski diterpa covid-19, dua tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin tetap mendapatkan apresiasi.
Kelompok Cipayung Plus dan Perkumpulan Pemuda Indonesia (PERMINDO) memuji kerja keras Pemerintahan yang didukung semua elemen masyarakat dalam mengatasi pandemi membuahkan hasil.
“Berkat kerja keras pemerintah dan kerja sama seluruh masyarakat Indonesia akhirnya sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jokowi-Ma’ruf seperti PSBB dan PPKM karena berhasil menekan laju penyebaran virus covid-19,” ungkap Ketua GMKI Jakarta Donny Manurung.
Hal itu mengemuka dalam diskusi bertema “Refleksi 2 Tahun Kinerja Jokowi-Ma’ruf”, baru-baru ini di Jakarta.
Selain itu, kata dia, Indonesia mendapatkan apresiasi dari kalangan Internasional yakni WHO, meskipun laju pertumbuhan ekonomi sempat mengalamii guncangan yang cukup signifikan. Dia juga berharap semua pihak mendukung beberapa proyek pembangunan infrastruktur.
“Maka itu, pencegahan korupsi di berbagai pelaksanaan proyek infrastruktur harus diperkuat,” terang dia.
Sementara itu, Ketua SEMMI Jakarta Pusat Muhammad Senanatha mendukung kebijakan inovasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, namun dengan catatan.
“Menggunakan dana APBN bisa semakin membebankan rakyat,” sebutnya.
Ditempat yang sama, perwakilan dari HMI Jakarta Pusat Utara berharap ada perbaikan dalam komunikasi politik para Pembantu Presiden kepada masyarakat.
“Evaluasi dan pilih orang yang lebih tepat di posisinya untuk membantu mewujudkan misinya dalam melakukan pembangunan nasional,” bebernya.
Selanjutnya, DR. Sri Yunanto dari Universitas Indonesia (UI) mengakui pemerintahan Jokowi-Ma’ruf saat ini sudah banyak perubahan dan tantangan yang telah dilalui oleh pemerintah. Besarnya tantangan tersebut karena pada awal masa jabatannya semua rancangan program kenegaraan yang telah disusun tidak pernah terpikirkan akan bencana pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh negara negara di dunia.
“Tidak luput juga akan bencana pandemi Covid-19 Pemerintah Indonesia melakukan serangkaian akselerasi agenda kenegaraan dan mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengatasinya. Di antaranya melakukan PSBB dan PPKM, meski sejumlah kebijakan ini masih banyak kekurangan tetapi kebijakan ini juga mendapat apresiasi dari WHO,” pungkasnya.