Yogyakarta – Penerbitan Perppu Ormas diharapkan dalam pelaksaannya berdemokrasi kedepan tidak kebablasan.
“Kebebasan dan demokrasi itu ada batasnya, keberadaannya tidak berada pada “ruang hampa”, tindakan atau aksi seseorang, kelompok, organisasi tidak hanya ormas saja siapapun itu tetap harus memperhatikan norma, etika, aturan-aturan, hukum dan adat-istiadat yang berkembang di masyarakat,” ungkap Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan MY Esti Wijayati saat seminar bertema “Kebijakan Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam Perspektif Konstitusi dan Demokrasi” yang diinisiasi Kelompok Studi Pertanian (LOSTA) UPN “Veteran” Yogyakarta, di Ruang Seminar Fakultas Pertanian UPN “V” Yogyakarta, Rabu (20/9).
“Demokrasi tidak bisa dibiarkan berkembang liar yang justru akan menodai dan merusak spirit kebebasan dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri,” ucapnya.
Kendati demikian, kata dia, realitas dilapangan telah menunjukan terjadi pro dan kontra terkait Perppu tersebut. Tapi pada satu sisi menyakini bahwa Perppu adalah sikap tegas pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan NKRI.
“Perppu dibuat atas dasar spirit dan alasan yang jelas, antara Iain merawat kebhinnekaan dan kebangsaan, menjaga toleransi dan hak-hak masyarakat sipil yang selama ini tergeroti oleh kelompok dan ormas radikal-intoleran,” bebernya.
Sementara itu, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta Prof. Dr. Purwo Santoso mengatakan ketika menelaah soal demokrasi di Indonesia dan terkait Perppu ormas tak lepas dari desain demokrasi, yang di dalamnya demokrasi yang tidak melanggar UUD dan Pancasila.
Dia juga mengakui bahwa di sahkannya Perppu ormas oleh pemerintah kerap terjadi pro dan kontra di masyarakat namun Perppu tersebut dilandasi adanya gerakan ormas anti Pancasila.
“Perppu ini muncul dilandasi munculnya gerakan ormas yang bertolak belakang dengan asas Pancasila yaitu adanya kelompok masyarakat mengatasnamakan khilafah untuk merubah dasar negara Pancasila,” tuturnya.
