Oleh : Abdul Ghopur
Sebagai sebuah bangsa besar yang majemuk dan telah berdiri 76 tahun silam, bangsa ini seperti kehilangan nalar publik untuk hidup bersama atas dasar semangat kesatuan dan persatuan nasional (Bhinneka Tunggal Ika). Indonesia sesungguhnya sebuah negara besar, terdiri dari beragam etnis, suku, ras, bahasa, agama dan budaya. Spesifikasi dan keunikan Indonesia tersebut merupakan kekayaan bangsa yang patut dibanggakan dan disyukuri, serta harus dijaga sekuat-kuatnya. Setiap warga negara–bangsa Indonesia wajib mengelola dan menjaga kemajemukan tersebut agar mendatangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, harmonis dan sejahtera–berkeadilan.
Namun, Indonesia juga masih mengalami persoalan-persoalan mendasar, yakni merosotnya nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme dan semangat kemajemukan sebagai bangsa yang multikultural. Masih saja ada upaya pengingkaran terhadap pluralitas bangsa Indonesia yang setiap saat dapat saja muncul ke permukaan. inilah yang kerap memunculkan konflik bernuansa SARA di negeri ini baik secara vertikal maupun horizontal. Semua persoalan yang terjadi sesungguhnya sinyal lemahnya ketahan dan kedaulatan bangsa. Di sisi lain, banyak variabel yang memengaruhi lemahnya ketahanan dan kedaulatan bangsa. Variabel tersebut antara lain adalah marjinalisasi di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya.
*Basis Pendukung NU
Lantas, dimanakah peran strategis kebangsaan organisasi masyarakat keagamaan terbesar di Indonesia bahkan dunia seperti Nahdlatul Ulama (NU)? Jumlah warga NU atau basis pendukungnya diperkirakan mencapai lebih dari 102 juta orang, dari beragam profesi. Sebagian besar dari mereka adalah rakyat jelata, baik di kota maupun di desa. Mereka memiliki kohesifitas yang tinggi karena secara sosio-kultur dan sosio-ekonomi memiliki masalah yang sama, selain itu mereka juga memiliki ikatan “ideologis”/ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah-Annahdliyah. Mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU juga Indonesia.
Basis pendukung NU saat ini mengalami pergeseran, sejalan dengan pembangunan dan perkembangan industrialisasi. Warga NU di desa banyak yang bermigrasi ke kota memasuki sektor industri. Jika selama ini basis NU lebih kuat di sektor pertanian di pedesaan, maka saat ini, pada sektor perburuhan di perkotaan, juga cukup dominan. Demikian juga dengan terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual dalam NU juga semakin meluas, sejalan dengan cepatnya mobilitas sosial yang terjadi selama ini.
Dalam sejarah pergerakan kebangsaan, NU telah banyak mengukir bukti dan bakti terhadap keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik sebelum masa kemerdekaan, Proklamasi, dan sesudah era kemerdekaan. Sebut saja diantara keterlibatan dan sumbangsih besar NU yaitu pada “Perang 10 Nopember 45/Resolusi Jihad”, pencoretan 7 kata (Piagam Jakarta) di dalam perdebatan Panitia BUPKI dan PPKI, serta satu-satunya Ormas Islam yang menerima asas tunggal Pancasila tahun 1984 (Khittah NU 1984, baca: kembali ke gerakan sosial keumatan), dan masih banyak lagi untuk disebutkan.
*Kembali Ke Khittah
Gagasan kembali ke “Khittah 1926” pada tahun 1984 yang ramai kembali digaungkan menjelang Muktamar NU Ke 34 di Lampung 23-24 Desember 2021 nanti, merupakan momentum penting untuk menafsir kembali ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah-Annahdliyah, arah dan gerakan serta kepemimpinan di tubuh organisasi (jam’iyyah) NU serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fiqih maupun sosial NU. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara pada segala bidang. Gerakan tersebut tentu akan merangsang dan membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.
Gerakan-gerakan yang dilakukan NU itu tentu bersandar pada prinsip-prinsip dasar yang dicanangkan (NU) dan telah diterjemahkan dalam perilaku kongkrit. NU banyak mengambil kepeloporan dalam sejarah keindonesia-an. Hal itu menunjukkan bahwa organisasi ini hidup secara dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman. Prestasi NU antara lain: Pertama, menghidupkan kembali gerakan pribumisasi Islam, sebagaimana diwariskan oleh para walisongo dan pendahulunya. Kedua, mempelopori perjuangan kebebasan bermadzhab di Mekah, sehingga umat Islam sedunia bisa menjalankan ibadah sesuai dengan madzhab masing-masing. Ketiga, mempelopori berdirinya Majlis Islami A’la Indonesia (MIAI) tahun 1937, yang kemudian ikut memperjuangkan tuntutan Indonesia berparlemen. Keempat, memobilisasi perlawanan fisik terhadap kekuatan imperialis melalui Resolusi Jihad yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1945. Kelima, perubahan menjadi partai politik, yang pada Pemilu 1955 berhasil menempati urutan ketiga dalam peroleh suara secara nasional. Keenam, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) 1965 yang diikuti oleh perwakilan dari 37 negara. Ketujuh, memperlopori gerakan Islam kultural dan penguatan civil society di Indonesia sepanjang dekade 90-an.
*Terobosan Pemimpin Baru
Next, what must to be done? Apa langkah yang harus diambil dan dijalankan oleh “Pemimpin Baru” Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) baik Rois Aam (Pemimpin Tertinggi) dan Ketua Umum Tanfidziyah (Pemimpin Eksekutif/Pelaksana)? Saya sebut dua istilah kepemimpinan tersebut, karena selaiknya keduanya harus seiring-sejalan. Langkah yang dimaksud adalah langkah yang mengarah pada perbaikan dan penguatan nilai-nilai kepemimpinan, keorganisasian dan keumatan NU yang muaranya pada perbaikan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan di bidang sosial-keagamaan, hukum, budaya, politik dan ekonomi kerakyatan. Semuanya mutlak bersumber dari manajemen kepemimpinan-keorganisasian keumatan dan kenegaraan yang bersih (tidak korup/KKN) adil, sejahtera dan merata. Langkah yang dikaitkan juga pada perbaikan, penguatan dan penanaman nilai-nilai nasionalisme bangsa, baik jangka pendek, menengah dan panjang (long term goal).
Pertanyaannya kemudian, bagaimanakah melaksanakan langkah-langkah tersebut? Semua pertanyaan ini sesungguhnya merujuk pada tujuan organisasi NU, yaitu menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah Wal Jama’ah (moderasi Islam) di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu juga merujuk pada usaha organisasi NU, yakni pertama, di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan. Kedua, di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebangsaan, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas. Ketiga, di bidang sosial-budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai ke-Islaman dan kemanusiaan. Keempat, di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Kelima, mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi Nahdliyin-Nahdliyat serta masyarakat luas.
Tentunya, menjadi harapan besar bagi warga NU khususnya dan seluruh masyarakat-warga bangsa pada umumnya, Muktamar NU Ke 34, 23-24 Desember 2021 ini mampu menghasilkan ide dan gagasan serta terobosan besar nilai-nilai kebangsaan yang bertumpu pada kultur dan naturnya Indonesia yang bersumber dari ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah-Annahdliyah. Menghasilkan “Pemimpin” yang luar biasa, yang mengayomi umat dan visioner. Pemimpin milik umat. Sebab, ada indikasi menjelang Muktamar NU Ke 34 ini silang-pendapat dan kubu-kubu-an makin meningkat tajam dan meruncing. Serta sinyalemen bahwa bangsa Indonesia dewasa ini makin tercerabut dari akar tradisinya. Tercerabut dari jati dirinya sebagai bangsa yang bermusyawarah dan bergotong-royong. Dus, langkah-langkah ini tidak bisa diemban dan dilaksanakan oleh model kepemimpinan yang biasa-biasa saja, harus yang luar biasa. Sebab, tantangan kebangsaan dan NU ke depan juga luar biasa!
Penulis adalah Intelektual Muda NU;
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Bangsa (LKSB),
Inisiator Yayasan Kedai Ide Pancasila
