JAKARTA – Anggota Komisi A DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditia Saran memberikan kesimpulan terhadap evaluasi program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama kurang lebih 5 tahun ini.
“Bisa saya simpulkan bahwa Jakarta tidak mengalami progres yang signifikan maka bisa dikatakan hampir tidak ada progres yang terjadi selama kurang lebih 5 tahun ini,” tegas William.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Webinar dengan tema “Evaluasi Kinerja Pemprov DKI Jakarta di Akhir Masa Jabatan Anies Baswedan, dan Peta Politik Menuju Pilgub 2024” yang di selenggarakan oleh Lingkar Diskusi Indonesia (LIDI), 24 Maret 2022.
Lebih lanjut, William menyoroti kebijakan anggaran Pemprov DKI yang dipimpin Anies dinilai tidak tepat sasaran dan tidak maksimal, sehingga output dari kebijakan tersebut tidak maksimal.
“Sejak zaman Pak Anies kita sangat kesulitan untuk memantau anggaran mulai dari proses pembentukannya sampai hasil akhir anggaran tersebut. Dibandingkan pada zaman pemerintahan Gubernur sebelum nya kita dengan mudah bisa mengakses suatu website anggaran yang bisa kita pantau sehari-hari,” tuturnya.
William juga menyoroti program Anies yang dituding tidak maksimal dalam penuntasan banjir. Di era Anies, kata dia, belum ada penambahan normalisasi sungai dan bisa dibilang normalisasi sungai ciliwung mandek.
“Jadi tidak ada pembebasan lahan disana sehingga pemerintah pusat DKI Jakarta tidak bisa melakukan Normalisai padahal program normalisasi ini sudah didukung anggaran yang disahkan DPRD DKI bersama Pemprov DKI Jakarta kurang lebih 2 triliun selama pak Anies menjabat. Pak anies justru fokus kepada penuntasan banjir yang sifat nya tidak signifikan seperti sumur resapan,” jelasnya.
Program Anies yang mendapatkan sentilan PSI adalah DP 0 rupiah yang merupakan janji manis kampanye Anies kepada masyarakat DKI Jakarta. Kata dia, hingga hari ini pembangunan DP 0 Rupiah tidak mencapai target sama sekali.
Ditempat yang sama Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan selama ini bisa dibaca dampaknya terhadap masyarakat.
“Dalam demokrasi kadang-kadang kita menganggap bahwa yang paling penting dari seorang yang menduduki suatu jabatan politik atau jabatan terpilih itu adalah bagaimana ia bisa mempertahankan kekuasaan sesungguh nya,” tambah Saidiman.
Saidiman mengakui sepak terjang terobosan yang sangat dahsyat oleh Gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Saat di survei pun tingkat kepuasaan publik terhadap Ahok sangat tinggi mencapai 73 persen menjelang Pilkada DKI.
“Di survei tinggi, tapi yang terjadi adalah dia kalah, sehingga banyak yang mengatakan bahwa segala kebijakan yang baik tetapi kok bisa kalah dan tidak dipilih. Sehingga banyak mengatakan aspek emosional warga Jakarta lebih tinggi dari aspek rasional yang benar-benar sudah di buktikan kinerja nya namun bisa kalah begitu saja,” cetusnya.
“Ketika kita bicara tentang evaluasi terhadap kinerja Anies dengan memakai prespektif itu menjadi kurang relevan didalam konteks politik karena yang dilihat publik Jakarta bukan itu. Tetapi aspek lain di luar itu aspek yang sifat nya emosional dan tidak rasional seperti aspek agama, pencitraan,” sebutnya lagi.
Sementara itu, Analis Politik/Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia mengatakan saat inj Anies diuntungkan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang memiliki intensitas pemberitaan terbanyak diantar yang lain. Sehingga memungkinkan gerak aktivitasnya lebih dulu diketahui publik dibanding Kepala Daerah yang lain.
“Anies Baswedan itu sudah tidak lagi menjabat sebagai tokoh yang hanya di presepsikan sebagai tokoh DKI Jakarta tetapi justru Anies itu sudah masuk dalam kategori tokoh nasional meskipun wewenang nya masih di DKI Jakarta,” kata Dedi.
Arya Fernandes selaku Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS membeberkan konteks politik Jakarta yang kompetitif yang ketat antara calon dalam sejarah pilkada DKI Jakarta syarat ambang batas suara 50% membuat terjadi dua kali putaran Pilkada baik pada tahun 2012 dan 2017, polarisasi politik yang tinggi di level pemilih.
“Tantangan kepemimpinan kedepan Politik lokal yang kompetitif dan terfragmentasi dari sisi persebaran jumlah kursi di DPRD per Partai membuat Kepala Daerah hrus meniliki dukungan yang solid di DPRD Jakarta. Kemampuan pengelolaan nggaran yang besar yang mencapai 82 triliun Plt kedepan, studi CSIS 2020 menemukan bahwa faktor pengalaman dan dukungan partai politik di tingkat lokal mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal,” pungkasnya.
