Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mendukung Polri untuk bertindak tegas terhadap siapa pun yang terkait dengan Khilafah, khususnya pada kelompok Khilafatul Muslimin dan sejenisnya.
Sebab bila dibiarkan maka kelompok Khilafah akan semakin besar dan membahayakan bagi bangsa dan negara.
“Pemerintah harus benar-benar menindak tegas pengasong khilafah, jangan biarkan mereka berbicara terbuka. Pengasong kholifah ini adalah monster beragama. Menghabisi seluruh anak bangsa,” kata Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid di Jakarta, Kamis, 23 Juni 2022.
Habib Syakur meminta sebelum kelompok Khilafah ini tumbuh dan meluas, maka Pemerintah harus memberangus mereka hingga akar-akarnya. Dan publik harus mendukung agar kelompok Khilafatul Muslimin dibubarkan, karena mereka gelorakan ajaran khilafah.
“Menurut saya presiden harus menetapkan sebagai perang melawan kelompok khilafah. Selanjutnya Agama Islam harus suci dan murni dengan keutuhannya sebagai Islam yang rahmatan Lil Alamiin,” jelasnya.
Dia menilai pertarungan ideologis antara Pancasila dengan kelompok Khilafah semakin nyata dan terbuka menjelang Pemilu 2024. Syakur mengingatkan genderang perang terbuka antara Pancasila vs Khilafah telah ditabuh dengan adanya pernyataan Ketua Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) Ustad Bachtiar Nasir bahwa pada 2024 akan lahir pemimpin baru dan Khilafah Islamiyah akan berdiri.
Habib Syakur juga menyoroti deklarasi yang lahir dari JATTI dimana Bachtiar Nasir menyatakan Daulah Islamiah berdiri, dan bertepatan dengan 100 tahun Kekaisatan Ottoman.
Padahal, Kekaisaran Ottoman itu sama juga usianya dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang justru lebih sakral dibanding Ottaman. Buktinya NU dan Muhammadiyah sampai hari ini eksis serta konsisten menjaga Pancasila dan NKRI.
“NU sampai saat ini eksisi dengan keberkahan KH Hasyim Asy’ari dan KH Wahab Chasbullah. Bandingkan dengan Khilafiayah Ottoman yang hanya fantasi belaka,” ungkapnya.
Habib Syakur juga apresiasinya kepada organisasi Muhammadiyah. Di mana apresiasi tersebut terkait dengan statemen PP Muhammadiyah soal eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan ormas lain yang mengusung konsep pemerintahan berbasis Khilafah Islamiyah.
“Saya salut dengan kecerdasan dan kecerdikan Muhammadiyah dalam menghadapi polemik khilafah, radikalisme dan intoleran. Muhammadiyah tidak berpangku tangan dengan situasional yang ada,” kata Habib Syakur lagi.
“Saya melihat perang ideologis pada Pemilihan 2024 sudah semakin tampak nyata. Antara Pancasila dengan para pengasong Khilafah,” jelas Syakur lagi.
Ia menilai, statemen semacam itu dilontarkan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti bukan tanpa alasan. Melainkan sebagai bentuk ketegasan dan sikap mereka terhadap manuver kelompok tertentu yang mengasong Khilafah.
“Harus dibedakan aktivis HTI yang berkamuflase dengan Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah bisa membebaskan diri dari kamuflase itu,” tuturnya.
Lebih lanjut, ulama asal Kota Malang tersebut mengungkapkan bahwa Muhammadiyah sudah berada di jalurnya ketika menyampaikan sikap perbedaan mereka dengan HTI dan sebagainya.
“Terima kasih pada Muhammadiyah yang sudah cerdas cerdik dan teliti, bahwa sistem pemerintahan Khilafah berbeda dengan sistem pemerintahan Pancasila saat ini. Khilafah tidak sesuai dengan prinsip wasathiyah untuk mempersatukan bangsa,” pungkasnya.
*Isi berita dikutip dari penulis : Safari Sidakaton dari Harianterbit.com
