Jakarta – Staff Khusus Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo, menyatakan bahwa di era digital dan globalisasi dimana Informasi makin tidak terikat ruang dan waktu, keterasingan terhadap nilai-nilai kemanusiaan justru makin meningkat. Masyarakat, khususnya kaum muda cenderung larut dalam berita hoax dan narasi-narasi yang mengedepankan politik identitas.
“Padahal kecepatan informasi ini diharapkan dapat membawa manusia makin menjadi cepat mengerti mengenai perkembangan informasi di sekitarnya. Membuat ikatan empati dan kebersamaan sesama anggota masyarakat makin meningkat, bukan sebaliknya.” ungkap Benny dalam acara Seminar Pancasila dengan tema “Pancasila dan Keberagaman” yang diselenggarakan secara Daring melalui Aplikasi Zoom.
Acara yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Nusantara ini dibuka oleh Manager Character Building Development Center (CBDC), Binus Frederikus Fios, yang dalam sambutannya menyatakan “Keragaman merupakan pedang bermata dua sebagai aset dan harta karun bangsa.”
“Karenanya jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena itu penting sekali menjaga agar nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang tercakup dalam Pancasila. Oleh karena hal itulah Character Building Development Center (CBDC) Binus senantiasa berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, dengan terus bersinergi dengan lembaga-lembaga baik kemasyarakatan maupun pemerintahan yang bertujuan untuk terus menerus membentuk karakter pemuda bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.” tegasnya.
Benny lebih lanjut mengatakan bahwa perbedaan merupakan kenyataan hidup bangsa Indonesia. Maka masyarakat sejak dini harus membiasakan diri untuk tidak saja menolerasi, tapi juga merayakan perbedaan itu sebagai kekayaan berbangsa dan bernegara.
“Pancasila yang menjadi roh dan jiwa dari bangsa Indonesia, merupakan jawaban atas konflik-konflik yang terjadi. Juga menjadi jawaban bahwa perbedaan itu bukan untuk dipertajam tapi dinikmati. Tantangan kita dalam kemajuan era digital yang tidak mengenal ruang dan waktu.” ujar Benny.
Benny menjelaskan bahwa kebenaran menjadi subjektif, dimana tak jarang terjadi kebohongan yang berulang akhirnya dipercaya menjadi kebenaran.
“Perasaan fear of missing out cenderung menjadikan masyarakat tidak lagi melihat lagi substansi namun lebih mengutamakan membagi segala hal di media sosial, ujungnya ini menjadikan masyarakat berkotak-kotak dan jadi pengucilan terhadap mereka yang berbeda ide. Muncul politik identitas dan kedaerahan yang berujung pada perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” tegasnya.
Benny menyarankan untuk mengimbangi teknologi dengan kebijaksanaan dalam membagikan sesuatu. Kedepankan rasa kritis. Untuk tahu benar salahnya.
“Perbedaan yang semenjak dulu menjadi jati diri bangsa, hendaknya dikembalikan dalam masyarakat karena inklusifitas dan sinergi merupakan kunci keberhasilan dan kesejahteraan bangsa. Perlu studi multikulturalisme yang menjadikan perbedaan perbedaan yang terjadi dalam masyarakat sebagai kenyataan yang tidak saja menarik untuk dibahas tapi ada cara yang praktis untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan multikultural.” ungkapnya.
Dalam acara yang antara lain dihadiri oleh Adrianus Meliala pakar di bidang kriminologi dan kepolisian, dan dosen di Departemen Kriminologi Universitas Indonesia ini, Benny menyatakan bahwa Bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa Bhineka Tunggal Ika tidak hanya perlu dijaga namun juga diterapkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kebijakan yang dibuat oleh negara, kita juga perlu menanamkan bahwa mencintai Tuhan berarti mencintai sesama ciptaannya. Jangan mempertajam perbedaan menjadi konflik tapi menjadikannya kekayaan sudut pandang yang bermanfaat bagi perkembangan berbangsa dan bernegara.” tuturnya.
BPIP dalam usaha mengembalikan nilai-nilai Pancasila yang mulai tergerus zaman khususnya sejak 1998, dimana Pelajaran mengenai Pancasila direduksi keberadaannya dengan digabungkan dengan pelajaran Kewarganegaraan. Kini telah berhasil mengembalikan mata pelajaran Pancasila kedalam Kurikulum, dengan menggandeng 120 tokoh nasional dengan komposisi 30% teori dan 70% dan banyaknya materi materi audiovisual yang menarik sebagai penunjang pengajaran.
“Pancasila diharapkan tidak hanya berkembang dalam tataran teori, namun menjadi living and working Ideologi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.” tutup Benny.
Adrianus Meliala dalam paparannya menyatakan bahwa kesenjangan di Masyarakat merupakan tantangan sesungguhnya bagi Pancasila. Peran ideologi bagi suatu bangsa adalah penggambaran ideal bagi kehidupan nyata dalam berbangsa dan bernegara.
“Idealitas serta realitas terkadang sangat berbeda. Persoalan yang dihadapi masyarakat karena kesenjangan yang terjadi, merupakan tantangan dan pertanyaan mengenai efektivitas sebuah ideologi. Ideologi gagal ketika ideologi hanya berhenti di tataran konsep dan teori. Ideologi yang berhasil dan hidup adalah ideologi yang bisa menjawab permasalah permasalahan bangsa dan sebaliknya akan memudar dan tenggelam ketika tidak dapat menjadi solusi bagi masyarakat.” jelasnya.
Sering isu kesenjangan terjadi karena keadilan dalam masyarakat tidak terlaksana, yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin, adanya pengutamaan yang didapatkan satu kelompok masyarakat dan peminggiran bagi kelompok yang lain yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara umum, baik nyata maupun tersirat.
“Hal ini membuat munculnya pemikiran bahwa keberadaan Pancasila sebagai ideologi terasa tidak efektif hingga berujung pelan-pelan masyarakat lebih memilih Ideologi-ideologi lain yang lebih praktis seperti liberal maupun yang utopis seperti ideologi berbasis agama.” imbuhnya.
Adrianus berharap kesinambungan dan kesesuaian antara ideologi dan praktek dalam kehidupan sehari-hari pada seluruh lapisan bangsa dan negara. Hal ini dilaksanakan agar Pancasila yang digali dari nilai nilai luhur bangsa dapat terbukti menjadi jawaban bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.
“Perlu adanya kebijakan nyata dari pemerintah untuk mengakomodir perbedaan-perbedaan , namun tetap berperilaku adil dengan tidak melakukan pengutamaan-pengutamaan hak dan kewajiban terhadap kelompok masyarakat tertentu dan meminggirkan kelompok masyarakat lain. Pancasila harus mampu menjawab persoalan persoalan yang karena perkembangan zaman terjadi dalam masyarakat.” tandasnya.
Terakhir Adrianus mengharapkan penuangan nilai-nilai luhur Pancasila diperbaharui hingga Pancasila tetap dan akan selalu menjadi jawaban atas segala masalah masalah bangsa.
Acara yang diselenggarakan pukul 08.00 sampai dengan 13.00 WIB dan dihadiri oleh unsur pendidik juga mahasiswa dari seluruh Indonesia ini juga mengetengahkan Bapak Bagus Yuniadji dari Satwapres yang menyatakan bahwa Pancasila adalah kesepakatan dan merupakan alasan filosofis berdirinya negara Indonesia.
“Kemajemukan yang merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa ini perlu dirawat agar tidak terjadi perpecahan dan Pancasila merupakan titik temu bagi segala perbedaan dan keberagamaan yang dimiliki bangsa Indonesia.” pungkasnya.
