JAKARTA – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP) Jakarta, Andre Vincent Wenas mengatakan bahwa Gubernur Anies Baswedan merupakan orang yang paling bertanggungjawab dalam pusaran dugaan mega korupsi Formula E. Menurutnya, Anies harus jujur dan menerangkan secara terbuka terkait masalah ini kepada publik secara transparan.
“Kita tetap mengatakan bahwa Gubernur Anies Baswedan adalah pihak yang paling bertanggungjawab. Selama 5 tahun kepemimpinannya terlalu banyak “kelebihan bayar” yang terjadi, itu jelas praktek mark-up yang diperhalus istilahnya lantaran keburu ketahuan. Bagaimana kalau tidak ketahuan,” ujar Andre, Selasa, 27 September 2022.
Andre menjelaskan apabila melihat kasus ini secara jernih maka semuanya akan mengarah pada kata politis. Bagaimana tidak, kata Andre, persetujan event Formula-E di bulan Agustus 2019 oleh DPRD DKI Jakarta 2014-2019 semua fraksi menyatakan persetujannya. Hal ini yang memunculkan dugaan semua parpol memiliki kepentingan untuk mengamankan dirinya sendiri.
“Mana mau mereka ikut bertanggungjawab. Diduga, lewat tentakel politiknya, para parpol itu bersekongkol untuk menutupi dugaan kasus korupsi di event Formula-E maupun di program lainnya,” katanya.
Menurut Andre, tak bisa dipungkiri bahwa setelah DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 diganti dengan yang baru periode 2019-2024 makan berbagai skandal itu terbongkar dan naik jadi wacana publik.
“Padahal sebelum PSI masuk semua tenang-tenang saja tuh menghanyutkan,” katanya.
Karena itu, Andre menilai pemeriksaan sebelas jam itu bukan perkara yang dianggap sederhana. Apalagi, pasca pemeriksaan yang memakan waktu lama itu Anies sama sekali tidak menjawab pertanyaan para wartawan tentang materi pemeriksaan. “Dia malah berceloteh tentang betapa dirinya senang bisa membantu KPK, ini tak ada relevansinya dengan fakta pemeriksaan dirinya selama sebelas jam,” katanya.
Terlebih, kata Andre, ada insiden penghalangan wartawan oleh para preman yang berteriak-teriak tidak karuan. Hal itu menunjukan dan semakin memperkuat kesan bahwa Anies memang lari dari pertanyaan substantif yang diajukan wartawan, yaitu tentang Materi Pokok pemeriksaan.
“KPK mungkin saja baru selesai merangkai berbagai peristiwa atau temuan janggal dan perlu mengonfirmasikannya dengan Gubernur Anies, sehingga butuh waktu yang lama. Namun itu pun sebetulnya sudah terlalu bertele-tele prosesnya. Seharusnya memang bisa membuka kotak pandora dimana banyak ular beludak lain yang terlibat. KPK tak perlu takut, tak perlu juga sungkan-sungkan. Kalau Hakim Agung di MA saja bisa ditangkap, masak dengan yang beginian saja takut,” jelasnya.
