Papua – Terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan tujuan mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP). Agar mencapai cita-cita dan tujuan bernegara yaitu membangun masyarakat Indonesia yang Adil, Makmur dan Sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun saat ini yang terjadi DOB masih berpotensi memunculkan masalah baru dan memperlebar masalah lama. Karena pemekaran DOB di tanah Papua bukan saja sebagai suatu aspirasi dari masyarakat OAP semata, namun masih sangat sarat akan kepentingan politik. Oleh sebab itu pada wilayah DOB Papua ini harus benar-benar diperhatikan terkait regulasinya yang berpihak pada hak-hak mendasar OAP.
Sehingga dengan hadirnya DOB Papua diharapkan dapat membawa perubahan termasuk meminimalisir konflik kepentingan antar elite nasional dan juga elite lokal. Agar jangan ada lagi konflik yang pada akhirnya selalu berpotensi berimbas pertikaian antar masyarakat antar Suku-suku di daerah. Bila kita berkaca pada kedua provinsi induk yaitu Papua/Papua Barat, dengan OTSUS jilid I yang telah diberlakukan sebelumnya untuk tujuan maksimalkan pembangunan dan mengurangi persoalan di Papua, ternyata capaiannya belum efektif. Hal ini dikarenakan poin-poin Keberpihakan dalam OTSUS sendiri masih banyak yang diintervensi kepentingan politik golongan. Rangkaian persoalan inilah mengakibatkan OTSUS jilid I belum benar-benar berpihak pada masyarakat OAP. Dan juga ditambah lagi dengan fungsi pengawasan dan kontrol yang begitu lemah dari lembaga berwajib (DPR-Fraksi Otsus/MRP).
Hadirnya wilayah administrasi pemerintahan baru khususnya Provinsi Papua Selatan (PPS), yang merupakan daerah dari salah satu pembentukan DOB yang tertuang pada UU Otonomi khusus No. 2 Tahun 2021 Pasal 76, haruslah dikawal dengan baik oleh semua pihak sedari awal. Oleh karena itu PPS membutuhkan sinergitas dari setiap pihak dan komponen masyarakat agar bersama-sama mewujudkan ekosistem pemerintahan yang Sehat, Jujur dan Adil dengan tidak mengkerdilkan hak-hak mendasar OAP. Salah satu komponen pendukung ialah peran Pemuda, karena kemajuan suatu bangsa sangat erat ditentukan oleh peran pemuda. Sejarah peradaban bangsa, pemuda adalah aset bangsa yang sangat mahal dan tidak ternilai harganya. Pemuda adalah tonggak bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, maka itu generasi muda menjadi komponen penting yang perlu dilibatkan dalam pembangunan suatu bangsa.
Jemmi Thom Ansek, Dewan Penasehat Organisai Himpunan Mahasiswa dan Pelajar – Merauke Digoel Mappi Asmat (HMP-MEDIMAS) Malang Raya sekaligus Pengurus di DPP Lembaga Solidaritas Generasi Muda Papua (SGM-P) menilai dalam hal ini PPS pun harus melibatkan peran aktif pemuda Ha-Anim. Baik pemuda yang saat ini ada di daerah maupun yang sedang berada di Kota Studi (Perantauan). Agar pemuda Ha-Anim pun ikut merasa bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah dengan memberikan kontribusi pikiran, gagasan maupun kritik konstruktif dalam kontribusi kerja-kerja perbaikan.
Dengan hadirnya PPS ini, segenap pemuda Ha-Anim haruslah benar-benar tampil sebagai subyek pembangunan dan bukanlah objek sebagai syarat penduduk semata. Oleh sebab itu sikap pemuda Ha-Anim haruslah jelas perannya dalam arah pembangunan.
“Harapan saya sebagai intelektual muda Ha-Anim untuk pada ruang-ruang pembangunan PPS pemuda Ha’Anim dapat diberikan kesempatan, agar pemuda tidak apatis terhadap pembangunan dikampung halaman mereka. Demikian pula dengan regulasi Otonomi Khusus UU No. 2 Tahun 2021 yang juga harus jelas direalisasikan secara terukur. Demi menjaga hak-hak dasar OAP serta tidak lagi ada pengabaian terhadap hasil konstitusi yang telah disepakati bersama secara konsetuen oleh Negara dan masyarakat Papua.” pungkas Jemmi.