Jakarta – Kementerian Luar Negeri telah mengevakuasi 897 warga negara Indonesia (WNI) dari Sudan ke Jeddah, Arab Saudi, 25 April 2023 . WNI yang dievakuasi dalam dua tahap ini adalah bagian dari 937 WNI yang tinggal di Sudan. Sebagian besar dari mereka adalah pelajar, mahasiswa dan pekerja migran yang berdomisili di Khartum, ibu kota Sudan. Rencananya WNI yang dievakuasi ini akan ditampung dulu di Jeddah untuk kemudian dievakuasi ke Indonesia melalui jalur udara. Dalam keterangan persnya, Menlu Retno mengungkapan betapa sulitnya proses evakuasi di masa perang.
Ditengah kecamuk perang, Kemlu dan Kedutaan Besar RI di Khartoum harus mengidentifikasi WNI yang tersebar di Sudan. Ini bukan hal mudah, sebab tidak semua WNI mau lapor diri ke KBRI ketika berada di Sudan. Ketika situasi gawat darurat seperti perang saat ini, ternyata tidak mudah mengetahui keberadaan dan jumlah WNI yang tepat di Sudan. Mengevakuasi WNI dari Khartum ke Jeddah punya tantangan sendiri. Evakuasi harus melalui darat dulu ke Port of Sudan dengan bis, kemudian dari Port of Sudan menggunakan kapal laut ke pelabuhan Jeddah. Di tengah situasi perang tidak mudah mendapatkan bis untuk disewa. Begitu juga kapal laut. Berkat hubungan baik dengan Pemerintah Arab Saudi, KBRI mendapat bantuan kapal laut untuk evakuasi WNI dari Port of Sudan ke Jeddah.
Dimintakan pandangannya terkait evakuasi WNI ini Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala, MA, menyampaikan apresiasinya atas sikap cepat tanggap Menlu Retno beserta jajaran diplomatnya dalam mengatasi masalah pengungsian WNI. Dr. Djumala, yang pernah menjadi Dubes RI untuk Austria dan PBB di Vienna, mengangkat tiga poin penting terkait makna dari gerak cepat Kemenlu dan KBRI Kartum membantu masyarakat Indonesia di Sudan.
Pertama, tanggap darurat yang dilakukan Kemenlu dan KBRI Khartum menunjukkan bahwa negara hadir. Adalah kewajiban negara untuk membantu dan menjamin keamanan dan keselamatan warga negara, apalagi dalam situasi perang. Kedua, diplomasi evakuasi yang dilakukan memberi manfaat langsung yang dirasakan rakyat. Sejatinya itulah diplomasi membumi, yaitu diplomasi yang memberi dampak dan manfaat konkrit bagi masyarakat. Ketiga, ini yang paling penting, bahwa upaya penyelamatan rakyat dari dampak negatif akibat perang merupakan tindakan kemanusiaan, yaitu menjamin keamanan dan keselamatan rakyat.
“Membantu masyarakat terhindar dari nestapa perang sejatinya refleksi nilai-nilai kemanusiaan seperti dititahkan oleh sila ke-2 Pancasila. Diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Kemenlu dan KBRI Khartum adalah contoh riil diplomasi Pancasila dalam tindakan”, tutup Dr. Djumala.
