Jakarta – Rentetan peristiwa penyerangan ulama jadi sorotan. PPP ikut turun tangan dengan menerjunkan tim pencari fakta dan menganalisis temuan-temuan.
Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) mengatakan tim pencari fakta yang diterjunkan PPP sudah mengumpulkan informasi dari sejumlah lokasi penyerangan pemuka agama. Tim itu juga sudah menyampaikan laporan ke DPP PPP.
“Antara lain adalah bahwa setelah dilihat sistematika yang terjadi, ada 20 penyerang, 15 diidentifikasi sebagai gila, itu pertama tidak mungkin sebuah kejadian dengan modus yang relatif sama, tidak mungkin itu terjadi berulang-ulang dalam waktu yang relatif simultan kalau bukan sebuah desain. Artinya, ini bukan kebetulan,” kata Rommy, Rabu (22/2/2018).
Temuan-temuan yang sudah dilaporkan lalu dianalisis oleh PPP. Hasil analisis awal, PPP mengidentifikasi ada kelompok yang memiliki kemampuan melakukan tindakan sistematis dan terencana terkait penyerangan terhadap para pemuka agama.
“Nah, persoalannya adalah siapa mereka? Ada dua, apakah itu dari kelompok berkuasa atau kelompok yang pernah berkuasa. Kelompok berkuasa itu bisa luas artinya, bukan berarti pemerintah, tapi orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang memiliki kekuatan melakukan tindakan sistematis dan terencana,” ulas Rommy.
Identifikasi bahwa ada kelompok berkuasa atau yang pernah berkuasa terkait penyerangan terhadap ulama lalu dianalisis lagi. Analisis didasarkan pada siapa untung dan siapa rugi.
“Karena ini kejadiannya sama dengan ketika menjelang Soeharto jatuh, tahun ’96, ’97 banyak ustaz-ustaz kampung, kiai-kiai langgar, yang waktu itu dituduh sebagai dukun santet, dan kemudian dihabisi,” ujar mantan Ketua Komisi IV DPR ini.
Penyerangan terhadap ustaz-ustaz kampung di masa lalu, pertama, kata Rommy, bertujuan memberikan pesan kepada masyarakat sipil agar tidak mencoba-coba menurunkan Soeharto. Tujuan kedua adalah membangun persepsi publik bahwa negara dalam kondisi tidak aman, sehingga harus dipimpin oleh Soeharto, yang memiliki latar belakang militer.
“Nah, yang sekarang, apakah analisis itu tepat kalau diterapkan kepada pemerintahan yang berkuasa? Tidak tepat. Kenapa? Karena memang pemerintahan hari ini pemerintahan sipil, sehingga tidak ada untungnya pemerintahan hari ini atau komponen pemerintahan hari ini melakukan tindakan-tindakan yang memancing… menepuk air didulang terpercik muka sendiri. Sehingga tidak mungkin bagian dari pemerintahan sekarang ini,” ulas Rommy.
“Artinya, siapa mereka? Mereka adalah yang pernah menjadi orang kuat di republik ini, siapanya tentu polisi, aparat intelijen harus menggali lebih jauh fakta dan apa di balik fakta,” imbuh alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.
Dugaan PPP, tujuan para ‘sutradara’ penyerang ulama adalah untuk mendestabilisasi keamanan nasional dan membangun persepsi publik bahwa pemerintah saat ini tidak kompeten mengurus keamanan, sehingga dibutuhkan pemimpin yang berlatar belakang tegas dan memiliki kemampuan menjaga situasi tetap kondusif.
“Nah, apakah itu kemudian bagian dari (upaya) pengisian bursa cawapres Pak Jokowi atau justru membangun imaji akan perlunya kepemimpinan yang seperti itu berdiri sendiri menjadi presiden yang akan datang, nah tentu waktu nanti yang akan menilai,” tuturnya.
Untuk para pengacau ini, Rommy mengatakan PPP menyerukan agar cara-cara tersebut tidak diteruskan. Rommy mengingatkan agar jangan mencoba-coba bermain api dengan memecah belah umat dan membuat disharmoni bangsa.
“Karena hari ini seruan-seruan di media sosial itu sudah cukup membelah kita, jadi jangan kemudian apa yang nampak terbelah di media sosial itu juga dimanifestasikan dalam keterbelahan melalui operasi-operasi lapangan, karena itu hanya akan semakin memperparah kontestasi politik, pilkada, dan pilpres yang akan datang dengan tontonan politik yang sangat tidak sehat dan tidak beradab, sehingga semakin membuat masyarakat kebanyakan apatis dengan politik,” pungkas Rommy.