Bali – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan pembekalan bagi anggota Paskibraka 2022 di Sanur, Bali, pada 11-12 Mei 2023. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari pembekalan untuk anggota Paskibraka dari provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Pembekalan kali ini diikuti oleh Paskibraka provinsi dan kapubaten/kota dari 13 provinisi di Indonesia yang berjumlah 9.907 peserta baik melalui daring maupun luring.
Pembekalan yang dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Dr. Rima Agristina, ini menghadirkan 2 pembicara utama, yaitu Duta Besar Dr. Darmansjah Djumala, Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri dan Dr. A. Benny Susetyo, Staf Khsusus BPIP. Paskibraka 2022 ini nantinya akan ditunjuk sebagai Duta Pancasila setelah mengikuti serangkaian pelatihan dan pembekalan terkait Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional, serta Kewarganegaraan. Mereka ini direkrut pada 2022 dan telah bertugas pada acara HUT Kemerdekaan RI ke-77 dan akan berakhir pada 1 Juni 2023.
Dalam ceramahnya yang berjudul ”Pancasila dalam Dinamika Politik Nasional dan Global: Sejarah Kelahiran dan Tantangan Masa Kini”, Dr. Djumala, yang pernah bertugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden/Sekretaris Presiden Jokowi Widodo pada jabatan periode pertama, menyampaikan bahwa sebagai Duta Pancasila anggota Paskibraka harus paham soal sejarah kelahiran Pancasila. Dr. Djumala secara khusus mengingatkan kembali pesan Bung Karno, Presiden pertama Indonesia: “Jangan sekali-kali melupakan sejarah” atau Jasmerah.
“Sebab dengan mengetahui sejarah Pancasila, Paskibraka menjadi paham bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk, beragam dalam suku, etnik, agama dan budaya. Dari sejarah lahirnya, Pancasila adalah hasil dari musyawarah tokoh-tokoh yang mewakili semua daerah dan golongan, baik dari kelompok nasionalismaupun golongan agama.” tegas Dr. Djumala.
Oleh karena itu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara menjadi kesepakatan bersama di atas mana negara Republik Indonesia didirikan.
Diungkapkan pula oleh Dubes Djumala, Pancasila sebagai ideologi negara sudah teruji baik oleh dinamika politik nasional maupun global.Mantan Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina, Austria ini menjelaskan bahwa di tingkat nasional, Pancasila pernah terancam oleh pemberontakan politik dengan ideologi lain.
“Indonesia pernah mengahadapi pemberontakan PKI yang komunis (ekstrim kiri) pada 1965, tapi Indonesia tetap utuh dengan Pancasila-nya. Begitu juga Indonesia pernah mengalami pemberontakan DI/TII (ekstrim kanan) yang ingin membentuk negara agama, Indonesia tetap utuh sebagai negara kebangsaan dengan ideologi Pancasila-nya.” ungkapnya.
Dubes Djumala juga menyinggung tataran global, selama Perang Dingin (1947-1989) banyak negara bubar dan pecah menjadi utara-selatan, barat-timur, Indonesia tetap utuh sebagai negara bangsa. Dengan runtuhnya Tembok Berlin (1991) di akhir Perang Dingin, banyak negara di kawasan Eropa Timur, Baltik, Balkan dan Asia Tengah mengalami disintegrasi dan hancur akibat konflik etnik dan agama.
“Tapi Indonesia tetap solid. Begitu juga ketika tragedi 11 September 2001 di New York menimbulkan saling curiga antara Barat dan dunia Islam, Indonesia justru menjadi ‘role model’ sebagai negara mayoritas Muslim yang dapat mengadopsi demokrasi.” bebernya.
Dubes Djumala juga mengingatkan momen ketika Arab Spring pada 2011. Banyak negara di Arab Timur Tengah bubar karena perang saudara, Indonesia tetap kokoh dalam negara kesatuan.
“Itu semua sejarah yang harus dipahami oleh Paskibraka, bahwa Pancasila itu tangguh dalam dinamika politik nasional maupun global,” tandasnya.
