Jakarta – Ketua Ormas Topi Bangsa sekaligus Majelis Sholawat Al Gofilin Gus Baiquni Purnomo mengapresiasi kebijakan Polisi RW yang mengerahkan personel ke wilayah untuk menjaga situasi kamtibmas kondusif.
“Soal polisi RW itu bagus, tapi sepertinya harus lebih banyak lagi karena jumlah RW itu kan banyak,” tegas Gus Baiquni, hari ini.
Sebab, kata dia, satu Babinkamtibmas masih kurang jika dipaksa untuk menghandle persoalan keamanan wilayah di lingkungan Kelurahan. Dilihat dari Polsek yang hanya memegang 1 kecamatan dan Babinkantibmas memegang 1 satu kelurahan jadi harus butuh lebih banyak anggota.
“Intinya terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan fisik material dan kebutuhan mental spiritual sehingga kehidupan masyarakat berlangsung secara “tata tentrem kerta raharja” = tertib, damai dan sejahtera serta berkecukupan dalam segala hal,” ujarnya lagi.
Dikatakannya, kondisi ideal demikian mensyaratkan keterlibatan semua pihak untuk saling dukung sehingga aspek pastisipasi public (masyarakat) menjadi keniscayaan dan keharusan. Maka dengan adanya Polisi RW yang sangat kurang, perlu ditambah dari bantuan ormas setempat agar lebih kondusif.
“Kebetulan saya ini juga ketua ormas dan kita juga bekerjasama dengan institusi Kepolisian juga sudah lama. Topi bangsa itu ormas dan massanya lebih kurang 54.000 itu masih wilayah Jember, belum lagi yang diluar wilayah Jember,” sebutnya lagi.
Untuk diketahui, Topi Bangsa adalah gerakan untuk menumbuhkan kembali rasa cinta kepada keanekaragaman budaya, bahasa dan agama yang ada di Bumi Indonesia merupakan kekuatan bagi warga Indonesia.
Kemerdekaan bangsa Indonesia bukan pemberian dari bangsa lain, melainkan hasil perjuangan dan doa seluruh Rakyat Indonesia. Setiap warga Indonesia wajib memiliki kesadaran kebangsaan yang setara, tidak ada konflik antar sesama, semua Bhinneka tapi tetap satu hati sebagai Bangsa Indonesia.
Gus Baiquni melanjutkan bahwa pihaknya juga bersholawat sudah dilakukan sejak tahun 2002 dan tujuh kali setiap bulan di beberapa wilayah tanpa mengibarkan bendera apapun dan semua murni untuk bersholawat. Dan memastikan Topi bangsa memegang ideologi Pancasila.
“Selain Pancasila itu kita tolak. Pemimpin yang baik itu yang mengembangkan dan menerapkan prinsip- prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat,” sambungnya.
Menurutnya, pemimpin yang memiliki sifat jujur dan amanah dewasa ini sulit di cari. Betapa tidak, karena terlalu sering rakyat mendengar perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme yang menggerogoti kinerja pemerintahan dan mencederai keadilan di masyarakat.
“Kalau sudah demikian maka rakyat semakin tidak percaya kepada pemimpinnya akibat rekam jejak yang buruk. Oleh sebab perlu didorong dengan kewajiban membentuk pemerintahan yang amanah,” tuturnya lagi.
Masih kata Baiquni, ketika seorang pemimpin dipercaya mengemban amanah, dia harus menjaga dan melaksanakannya dengan sekuat kemampuan yang dimiliki, sekalipun harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan resiko.
“Bertolak belakang dari pemahaman khasanah keilmuan adalah seseorang yang meraih posisi puncak pada suatu institusi dengan cara mencari kambing hitam atau kesalahan orang lain. Sehingga seolah dirinya merupakan sosok terbaik dan terunggul, sehingga komunitasnya mengakuinya sebagai seorang pemimpin,” pungkasnya.
