Gorontalo – Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Gorontalo melakukan diskusi dengan tokoh Masyarakat pohowatao dan perwakilan masyarakat penambang untuk mengupas tentang peran pemerintah dalam membantu masyarakat penambang Pohuwato pasca aksi unjuk rasa tanggal 21 September 2023 yang berujung pengrusakan fasilitas perusahan dan pembakaran kantor Bupati Pohuwato.
Aksi unjuk rasa tanggal 21 September merupakan puncak dari akumulasi kemarahan masyarakat. Hingga adanya kepentingan-kepentingan oknum tertentu. Masyarakat menuntut pembiayaan lahan atau biaya modal usaha yang layak untuk para masyarakat beralih profesi dari penambang menjadi usaha atau pekerjaan lain.
Salah satu tuntutan atau harapan dari masyarakat yang direlokasi pekerjaannya, selain dari uang ganti rugi adalah anak-anak dari penambang yang direlokasi menjadi karyawan dari perusahaan yang akan berdiri di lahan yang akan diproduksi menjadi tambang emas. Pada kenyataannya, perekrutan karyawan mayoritas diambil dari orang-orang luar Pohuwato hingga orang2 luar gorontalo. Selain itu, proses rekrutmen karyawan dari PT. PETS dinilai oleh masyarakat Pohuwato sangat tidak transparan.
“Masyarakat juga meminta kepada Pemerintah untuk mencontoh tujuh lokasi proyek percontohan merupakan tambang emas, yakni di Kuantan Sengingi provinsi Riau, Kulon Progo, Lombok Barat, Sumbawa, Gorontalo Utara, Minahasa Utara, Halmahera Selatan.” jelasnya dalam acara diskusi bertajuk “Peran Pemerintah terhadap pertambangan di Pohuwato”.
Tokoh masyarakat meminta kepada pihak Pemerintah Daerah agar segera mengambil alih wilayah 100 hektar tersebut dan membekukan dualisme kepengurusan KUD untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. Serta mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dalam kesempatan tersebut, mereka juga meminta juga kepada Pemerintah untuk menata ulang KUD Dharma Tani agar kedepannya tidak terjadi dualisme kepemimpinan sehingga tidak ada campur tangan politik dalam KUD tersebut agar masyarakat penambang dapat sejahtera.
kami selalu mendukung semua kebijakan dari Pemerintah Daerah, salah satunya yakni kolaborasi antar Pemerintah daerah dengan Perusahaan tambang PT merdeka Gold dan masyarakat penambang untuk mensejahterakan Kab. Pohowato sehingga dapat berjalan sinergis tanpa terjadi konflik antara Masyarakat penambang dengan Perusahaan, Masyarakat dengan Pemerintah dan Masyarakat dengan apparat keamanan