Jakarta – Pilkada serentak di Papua tercoreng ulah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Pesawat pengangkut logistik Pilkada di Kabupaten Nduga ditembaki oleh KKB yang mengakibatkan ko-pilot mengalami luka tembak.
Selain Pilot, serangan ini juga mengakibatan korban dari masyarakat sipil yang diserang oleh KKB, 3 orang meninggal dunia, dan 1 orang anak luka berat. Peristiwa ini juga mengakibatkan pilkada di Kabupaten Nduga ditunda.
Serangan dari KKB kembali terjadi di Distrik Torere Puncak Jaya. Rabu (27/6/2018) KKB menyerang dua speedboat pembawa surat suara hasil Pilkada. Aksi terkutuk KKB ini mengakibatkan seorang Camat dan dua orang anggota Polri meninggal dunia.
Pengamat Intelijen dan Terorisme, Stanislaus Riyanta mengatakan dua aksi yang dilakukan oleh KKB harus diusut tuntas. Polri harus didukung dan didorong untuk menumpas KKB yang sangat meresahkan bahkan mengakibatkan korban jiwa. Siapapun mereka yang menjadi pelaku harus ditindak tegas.
“Aksi-aksi seperti ini jika dibiarkan bisa semakin membesar dan sangat menganggu keamanan dan ketertiban Papua yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Apalagi aksi dilakukan dengan menggunakan senjata, dan terbukti sasaran langsungnya di Nduga dan Puncak Jaya tersebut adalah Polri,” ujarnya, Jumat (29/06/2018).
Stanislaus yang saat ini sedang menyelesaikan program Doktoral bidang Kebijakan Publik di Universitas Indonesia ini mengatakan bahwa aksi kriminal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan bagi kelompoknya, dan bukan menunjukkan persepsi masyarakat secara umum. KKB adalah segelintir orang, namun karena aksinya brutal dan bersenjata, maka menjadi sangat berbahaya bagi masyarakat.
“Tidak ada jalan lain kecuali Polri bertindak tegas dan mengusut tuntas KKB ini,” ucap dia lagi.
Dia melanjutkan bahwa Papua yang sekarang mulai maju dengan pembangunan-pembangunan dan akses yang semakin terbuka membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menguat. Kelompok-kelompok yang selama ini memperoleh keuntungan, merasa terdesak dengan kehadiran pemerintah yang semakin dirasakan oleh masyarakat.
“Aksi kekerasan yang dilakukan untuk menghalangi hadirnya pemerintah kepada masyarakat merupakan tindakan brutal yang harus ditindak tegas. Aksi tersebut sangat merugikan masyarakat Papua,” pungkas Stanislaus.