Papua – Aktivis mahasiswa Papua, Alfred Fabika menyikapi situasi global Papua, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Dengan dilanjutkannya keberlangsungan otonomi khusus Papua, yang dimana ada beberapa revisi dalam Undang-Undang Otsus papua yang dimana salah satunya adalah pemekaran Daerah Otonomi Khusus (DOB) menjadi 6 wilayah Otonomi Baru, yang dimana kali ini permasalahan tersebut menimbulkan pro dan kontra.” tegasnya.
Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024 wilayah Papua, dimana ada 4 wilayah DOB yang melaksanakan Pilkada, permasalahan tersebut diantaranya adanya gerakan dari kelompok masyrakat Papua yang menghendaki di revisinya UU Otsus No 28 terkait dengan regulasi pencalonan Gubernur beserta wakil gubernur dan Bupati serta wakil bupati dimana kelompok masyarakat tersebut menuntut hak politik bagi Orang Asli Papua (OAP),
“Permasalahan di Papua sudah sangat global mulai dari bidang keamanan sampai politik, dari mulai isu pelanggaran HAM yang sampai dengan saat ini belum diselesaikan oleh pemerintah, isu upaya pemerintah menghilangkan hak politik Orang Asli Papua (OAP) dan juga perampasan hak tanah adat oleh pemerintah melalui beberapa perusahaan swasta pengembang sawit dan tebu.” ungkapnya.
Tahun 2024 ini merupakan tahun Politik dimana pemilu serentak digelar, ia menyebut wilayah Papua sangat riskan terjadinya konflik dimana wilayah Papua terdiri dari banyak suku besar yang berpotensi melakukan aksi protes yang akan menimbulkan gangguan Kamtibmas dan menghambat tahapan pilkada serentak 2024.
“Maka dari itu saya sebagai masyrakat Papua meminta kepada pemerintah agar lebih responsif terhadap permasalahan permasalahan yang ada di Papua.” pungkasnya.