Surakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini Indonesia bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi dan geopolitik global. Pasalnya, Indonesia segera memasuki puncak bonus demografi pada 2030 mendatang.
“Jangan terlalu terbawa oleh skenario ekonomi global, meskipun kita harus selalu melihat angka-angka dan mengkalkulasi dengan perhitungan. Karena, kita tahu nanti 2030-an kita akan mendapatkan bonus demografi,” tutur Jokowi dalam pembukaan Kongres ISEI XXII & Seminar Nasional 2024 di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.
Meskipun begitu, Jokowi paham bahwa bonus demografi ini juga bisa menjadi beban. Untuk itu, demi mewujudkan situasi bonus demografi yang kondusif, Jokowi ingin membuka lapangan kerja yang luas. Sayangnya, pembukaan lapangan kerja ini memiliki sejumlah tantangan.
“Bonus demografi ini membutuhkan pembukaan kesempatan kerja yang besar. Padahal, saat ini, untuk membuka lapangan kerja, kita menghadapi tantangan yang sangat-sangat besar,” tutur Jokowi.
Tantangan pertama adalah perlambatan ekonomi global, yang menurut Bank Dunia, diproyeksi “hanya” akan tumbuh di angka 2,6 persen di 2024 dan 2,7 persen di 2025. Jokowi bersyukur melihat ekonomi Indonesia yang masih konsisten di kisaran 5 persen.
Ada juga tantangan berupa otomatisasi industri, termasuk yang paling populer adalah pemanfaatan artificial intelligence (AI). Jokowi melihat, akan ada banyak lapangan pekerjaan yang hilang akibat fenomena ini.
“Kalau kita baca, di tahun 2025, 85 juta pekerjaan akan hilang. Dan di 2025, kita dituntut untuk membuka 75 juta lapangan pekerjaan,” katanya.
Dan terakhir, Jokowi mewanti-wanti gig economy, yaitu sistem ekonomi yang mengandalkan platform digital untuk menghubungkan pekerja lepas atau pekerja sampingan dengan permintaan pekerjaan.
Jokowi mengecam peristiwa ini, lantaran sudah sering terjadi di Indonesia. Banyak perusahaan yang banyak mencari pekerja non-tetap untuk bekerja di sana.
“Perusahaan lebih memilih pekerja freelance. Perusahaan lebih memilih pekerja yang freelancer. Perusahaan lebih memilih kuota, jangka, jangka pendek, untuk mengurangi risiko, sehingga kesempatan kerja semakin sempit dan semakin berkurang,” tegas Jokowi.
