Jakarta – Mahasiswa dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang tergabung dalam organisasi mahasiswa se-Jadetabek mengeluarkan pernyataan sikap terkait isu rencana aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) saat pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Pasalnya isu ini sengaja diembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan kegaduhan dan mengadu domba masyarakat.
Berikut beberapa poin sikap, antara lain:
a. Kami Mahasiswa/i Prov. Papua pegunungan. Menyikapi surat idaran isu opini itu adalah murni dilakukan oleh oknum – oknum tidak bertanggung jawab, dan tidak ada keterlibatan mahasiswa/i Papua
b. Kami Mahasiswa/i Prov. Papua pegunungan menolak dengan tegas aksi bayaran yang mengatasnamakan nama baik kami (Mahasiwa/i)
c. Kami Mahasiswa/i Prov. Papua pegunungan. Memposisikan diri netral atau tidak berpihak ke kubu maupun.
d. Kami Mahasiswa/i Prov. Papua pegunungan. Papua pegunungan. menolak dan mengutuk secara tegas apa bilah terjadi konflik horizontal di Prov. Papua pegunungan, dan meminta seluruh keamanan (TNI/POLRI) mengamankan, mencegah, dan mengawal pesta demokrasi ini berjalan dengan baik.
Mahasiswa Papua Pegunungan juga mengeluarkan seruan kepada masyarakat Papua dan mahasiswa Papua di seluruh Jawa dan Bali lewat beberapa poin:
a. Menyerukan untuk menghentikan pengorbanan masyarakat Papua demi kepentingan pribadi. Kami percaya bahwa masyarakat Papua harus menjadi prioritas dalam pembangunan dan pemerintahan.
b. Menghargai dan menerima semua hasil putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI). Kami percaya bahwa MK RI adalah lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konstitusi dan mempertahankan supremasi hukum.
c. Bagii seluruh mahasiswa/i Papua se – Jawa & Bali. Harus mengikuti pernyataan kami dan memposisikan dri netral
Mereka menegaskan jika ada oknum yang mencoba menyebarkan propaganda dengan mengatasnamakan mahasiswa Papua Pegunungan, maka mereka akan menindaklanjuti hal tersebut sesuai prosedur yang berlaku.
Mahasiswa Papua Pegunungan Kembali menegaskan menolak rencana aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi (MK) saat pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Sebab aksi tersebut dirancang oleh kelompok bayaran yang mengatasnamakan komunitas mahasiswa Papua di Jadetabek.
Oleh karena itu, mahasiswa Papua Pegunungan meminta pihak kepolisian, khususnya Baintelkam Polri dan Polda Metro Jaya, untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang dapat muncul akibat rencana aksi tersebut.