JAKARTA – Kinerja dua tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf panen pujian dari berbagai pihak. Diantaranya adalah Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani yang memberikan apresiasi Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf selama 2 tahun terakhir dalam capaian kemudahan resiko bisnis, berusaha dan aspek demokrasi.
“Terutama dalam pembangunan ekonomi bagi masyarakat terutama dalam pembangunan infrastruktur yang sudah dapat dirasakan oleh kalangan masyarakat,” ungkap Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Webinar dengan tema “Dua tahun Jokowi – Ma’ruf Amin, Capaian, Harapan dan Tantangan” yang diinisiasi Moya Institute, 18 Oktober 2021.
Menurutnya, dalam penegakan hukum juga mengalami peningkatan baik dalam penanganan kasus korupsi dan hukum lainnya.
“Keberhasilan ini juga adanya implementasi dan komunikasi antara Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri dan bawahannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin menuju kearah yang lebih baik,” tuturnya.
Sementara itu, Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, mengingatkan bahwa Presiden ada waktu 3 tahun, soal komunikasi politik harus mendapat perhatian. Karena, kata dia, Jokowi ingin menerapkan politik yang harmonis.
“Tentu kita mengapresiasi semua usaha dan ichtiar yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin pada dua tahun kepemimpian beliau,” ujar Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah ini.
Kendati demikian, kata dia, ini masa yang tidak mudah masa sulit karena beberapa bulan setelah dilantik kemudian terjadi pandemic Covid-19 yang selama ini belum sepenuhnya dapat diatasi, ditengah berbagai usaha yang sungguh-sungguh.
Beberapa hal dari sudut pandangnya sebagai pimpinan organisasi Islam menekankan pentingnya komunikasi dan membangun relasi yang lebih terbuka dan lebih integralistik serta lebih insklusif dengan semua kalangan sehingga tidak ada kesan bahwa Pemerintah ini lebih dekat dengan kelompok keagamaan tertentu dan tidak ada atau kurang komunikasi atau kerjasama dengan kelompok keagamaan yang lainnya.
“Ini adalah catatan yang perlu untuk menjadi bahan kajian bagaimana agar kedepan komunikasi-komunikasi politik dapat terjalin dengan baik dan perdebatan diruang publik itu memang perlu untuk mendapatkan perhatian,” jelasnya.
Karena itu, lanjutnya, adalah bagian dari demokrasi tapi tentu saja harus dalam kerangka yang saling menghormati dan dilakukan dengan semangat untuk yang lebih baik lagi dan untuk kepentingan-kepentingan saling menjatuhkan dengan yang lainnya.u
Hal senada juga dilontarkan Direktur Pasca Sarjana Univ. Sahid Marlinda Irwanti yang mengapresiasi 2 tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, dalam melakukan kerja politiknya. Kemudian juga untuk mengimplementasikan janji-janjinya ketika dilantik dengan beberapa isu yang sekarang ini mulai menjalankan dengan membuat kebijakan-kebijakan dan regulasinya.
“Tinggal bagaimana kemudian kerja-kerja politik dan nawacita Jokowi – Ma’ruf Amin ini dikomunikasikan sedemikian rupa untuk dibangun,” katanya.
Karena, tambah Marlinda, target yang berbeda dimana tingkat Pendidikan, ekonomi dan status sosial yang berbeda mungkin diperlukan atau diperhatikan lebih detail dan komunikasi yang dibangun bisa lebih baik. Sehingga perlu adanya opinion leader untuk menyampaikan tentang hal-hal yang sangat prinsip berkaitan dengan keagamaan, kesehatan, Pendidikan atau yang lainnya.
“Mungkin itu yang perlu dievaluasi oleh Pemerintah bagaimana membangun Trust Grade Building masyarakat dengan cara membangun komunikasi politik yang baik,” sebutnya.
Dan para elit politik juga diharapkan memberi dukungan penuh terhadap beberap kebijakan dan regulasi yang sebenarnya cukup baik dan juga berharap adanya koordinasi yang lebih baik antara Presiden – Wakil Presiden dengan Menteri-menterinya dan lain sebagainya.
“Sehingga trust masyarakat menjadi lebih baik, masih ada 3 tahun mari kita memperbaiki komunikasi para elit politik dengan memanfaatkan media sehingga apa saja kerja politik yang dilakukan bisa mencapai kepada masyarakat dan berharap elemen masyarakat ikut andil dalam membangun,” tambahnya.
Selanjutnya, Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad menilai pembangunan ekonomi Jokowi – Ma’ruf Amin sudah melakukan cukup baik selama 2 tahun kepemimpinannya dan dilaksanakan dengan demokratis.
“Serta itu yang membedakan dengan Pemerintahan Soeharto dimana banyak orang yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak dilakukan secara demokratis, Jokowi – Ma’ruf Amin harus bisa membuktikan bahwa anggapan itu salah dan dimasa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin terbakti bahwa pembangunan ekonomi dan infrastruktur dapat dilakukan dengan demokratis,” paparnya.
Dalam Aspek pembangunan ekonomi pemerintah Jokowi Ma’ruf Amin ia menilai sudah mulai dirasakan diseluruh pelosok NKRI terutama Indonesia Timur.
“Pemerintah kedepan 3 tahun mampu menciptakan pembangunan ekonomi yang baik bagi Indonesia,” pungkasnya.