JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid menilai, bahwa kegaduhan publik terkait dengan gugatan Presidential Threshold 0 persen oleh sejumlah kalangan bisa menjadi sasaran empuk bagi kelompok pengasong Daulah Khilafah Islamiyah.
Apalagi jika melihat presidential threshold 0 persen tersebut, potensi kegaduhan di kalangan masyarakat bisa sangat luas terbuka.
“Presidental threshold 0 persen ini banyak mudharatnya, mereka akan menebar banyak fitnah,” kata Habib Syakur kepada wartawan, Kamis (6/1).
Kelompok khilafah ini memanfaatkan situasi ini untuk masuk, mereka akan menyalahkan PT 20 persen dan PT 0 persen. Kalau sudah begini, propaganda pendirian daulah khilafah islamiyah indonesia akan semakin terbuka lebar.
Menurut Habib Syakur, upaya presidential threshold 0 persen sebenarnya menjadi perjuangan dua kubu, yakni kelompok sosialis populis dan islamis populis. Keduanya memiliki target perjuangan sendiri-sendiri di proyek perjuangan presidential threshold ini.
“Ini kan ada dua kubu yang ingin PT 0 persen, ada nasionalis populis isinya Rizal Ramli dan kawan-kawan, ada islamis populis isinya Rizieq dan kawan-kawan. Setelah 0 persen goal misalnya, gak mungkin mereka bersatu, konyol lah itu,” ujarnya.
Bagi Habib Syakur, kedua kubu ini sama-sama memiliki misi untuk berkuasa. Sayangnya mereka memiliki isu yang sama saja di dalam situasi saat ini.
“Mereka akan memperjuangkan egonya sendiri. Karena kesempatan lebih luas terbuka maka potensi konfliknya jelas lebih besar, fitnah dan adu domba akan semakin lebar. Caci maki dan saling menjatuhkan antar kubu semakin banyak,” tuturnya.
Oleh sebab itu, ketika presidential threshold 0 persen sukses dimenangkan dan berakhir menimbilkan kekacauan nasional, sementara presidential threhold (PT) 20 persen tumbang akibat dinamika yang dibangun saat ini, maka hemat Habib Syakur, kelompok yang paling diuntungkan adalah para pengasong Khilafah tersebut.
“Nah, kelompok khilafah ini memanfaatkan situasi ini untuk masuk, mereka akan menyalahkan PT 20 persen dan PT 0 persen. Kalau sudah begini, propaganda pendirian daulah khilafah islamiyah indonesia akan semakin terbuka lebar. Ini yang membahayakan bagi keutuhan NKRI,” pungkasnya.
