Jakarta – Kordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Azmi Hidzaqi mengapresiasi kinerja Densus 88 Antiteror Mabes Polri yang bekerja cepat dalam merespons fenomena radikalisme, terorisme, dan intoleran, di provinsi Sumbar. Wilayah tersebut disinyalir menjadi lokasi penyebaran anggota NII.
“Kami menilai kinerja Densus 88 telah berhasil dalam membangun kepercayaan publik dengan menggalang sinergi dengan stackholder yang ada di Sumbar.”, jelas Azmi, hari ini.
Densus 88 dianggap mampu melakukan kerja sama yang baik dengan mantan anggota NII di Sumbar, sehingga dapat menghasilkan hal yang luar biasa yaitu kembalinya ratusan anggota NII untuk mencabut baiat. Kini mereka mengucapkan sumpah setia pada NKRI yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat.
“Kami yakin adanya momentum cabut baiat ratusan anggota Negara Islam Indonesia (NII) berkat keseriusan dan profesionalisme kinerja densus 88 dalam melakukan pendekatan persuasif terhadap mantan anggota NII. Densus 88 tidak ingin mengedepankan sikap represif dalam penanganan teror, namun berkomitmen melakukan pendekatan duduk bersama masyarakat yang terindikasi melakukan penyimpangan dan memahami sesuatu yang salah. Sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan dari para mantan anggota NII terhadap densus 88 dan secara sadar untuk mengucapkan ikrar setia menjaga keutuhan NKRI.”, imbuhnya.
Azmi mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh densus 88 di Sumbar, menurutnya itu merupakan sebuah prestasi yang perlu disampaikan ke masyarakat agar tidak ada lagi yang apatis terhadap peranan densus 88 selama ini.
“Kami mendukung pernyataan kepala densus 88 yang menyatakan bahwa kehadiran Densus adalah bagian dari anak bangsa yang ingin merangkul dengan penuh cinta dan kasih. Bagi kami ini lebih penting dari penangkapan dan penegakan hukum,” bebernya.
Azmi berharap apa yang tengah dilakukan oleh densus 88 saat ini di Sumbar, dapat diikuti oleh daerah lainnya untuk melakukan hal yang sama sehingga negara kita dapat terbebas dari paham dan kelompok yang menyimpang yang merongrong Pancasila dan UUD 45.