JAKARTA – Deputi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Amina J. Mohammed, mengapresiasi kesiapan dukungan peralatan teknologi, serta sistem yang ada 91 Command Center Polri ITDC di Nusa Dua, Bali, dalam mengantisipasi pengamanan, kebencanaan, dan tsunami. Hal itu dikatakan Amina saat melakukan kunjungan resmi ke 91 Command Center ITDC di Bali, Selasa (24/5/2022).
Tidak hanya peralatan, Amina juga mengapresiasi tata kelola 91 Command Center Polri ITDC yang dibangun Polri sebagai model manajemen terintegrasi. Sehingga, menurutnya dapat dijadikan percontohan dunia.
“Apa yang ada di sini, 91 Command Center Polri ITDC akan kami jadikan sebagai percontohan pembuatan fasilitas dan sistem Command Center dalam penanganan kebencanaan di negara-negara yang menjadi anggota UNDRR,” ungkap Deputi Sekjen PBB, Amina J Mohammed, Selasa (24/5/2022).
Lebih jauh Amina menyebut pemasangan (install) fasilitas dan fitur Command Center ITDC di Bali relatif cepat.
“Kami mengecek penempatan fasilitas seperti CCTV yang mencapai 1.431 titik yang tersebar di berbagai tempat wisata dan lokasi event internasional, semua dapat dioperasikan dan berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Sebelumnya dalam kunjungan ke 91 Command Center Polri ITDC, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memastikan 91 Command Center Polri ITDC mampu memberi daya dukung keamanan di Bali, terutama dalam penyelenggaraan event internasional.
Fasilitas 91 Command Center mampu memantau setiap rute yang dilalui delegasi lengkap dengan monitor drone, GPS kendaraan bermotor untuk patroli, Body Worm Camera yang dikenakan petugas di lapangan, situasi dari udara dengan drone, Dashboard Polisiku, Dashboard 110 serta SOT Presisi. Peralatan monitoring juga terintegrasi untuk penanganan kebencanaan alam dan tsunami di Bali, diantaranya Flight Radar Airnav, Traffic Marine, dan lalu lintas darat.
Rencananya konsep ini akan diimplementasikan di setiap Polda yang dibangun secara terintegrasi melalui Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Div TIK) Mabes Polri. Integrasi data merupakan salahsatu program Single Data Polri yang Presisi, yang menjadi program kepemimpinan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang dipaparkan dalam fit and proper test di DPR RI, pada Januari 2021 silam.
