Bandung – Pemerintah diharapkan lebih tegas menindak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua guna memberantas aksi kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut.
Hal ini diungkapkan Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Prof. Muradi dalam keterangannya pada Kamis (21/7/2022).
“Panglima TNI Jenderal (TNI) Andika Perkasa telah menyatakan akan melakukan tindakan, namun dengan pendekatan berbeda. Saya berharap pendekatan berbeda itu akan lebih tegas sehingga efektif meredam konflik di Tanah Papua,” kata Muradi.
Ditegaskan Muradi, tindakan tegas dari Pemerintah kepada KKB perlu dilakukan karena banyak masyarakat Papua menginginkan kedamaian dan sangat terganggu dengan keberadaan kelompok tersebut.
“Lebih banyak masyarakat yang menginginkan Papua jauh lebih baik di bawah naungan NKRI. Masyarakat Papua sudah cerdas, mereka bisa merasakan sentuhan pembangunan di berbagai bidang yang telah dilakukan Pemerintah pusat,” katanya.
Secara umum, dia menyebutkan ada tiga kelompok masyarakat di Bumi Cenderawasih. Pertama adalah kelompok masyarakat yang takut dan lebih cenderung memilih siapa yang bisa menjamin keamanan dan keselamatan dirinya.
“Mereka ini istilahnya bersifat pragmatis. Mana yang dianggap bisa memberikan keselamatan, maka mereka akan berdiri di situ,” katanya.
Kelompok kedua adalah mereka yang rela mati untuk KKB. Dia mengatakan hal itu berbahaya karena kelompok tersebut minta diakui. Beberapa dari kategori tersebut ada telah berbaur dengan masyarakat dan diam-diam memberikan dukungan, bahkan menyuplai kebutuhan KKB.
Kelompok ketiga adalah masyarakat yang memang ingin hidup damai dan nyaman di Tanah Papua.
“Tugas kita sesungguhnya hanya merapikan kelompok pertama dan kedua. Kelompok ketiga jumlahnya jauh lebih besar,” jelasnya.
Menurut dia, apabila diadakan jajak pendapat, maka kelompok ketiga akan memenangkan dan memilih berada dalam naungan NKRI. Kelompok tersebut merasa sentuhan yang telah dilakukan Pemerintah pusat banyak memberi dampak pada kemajuan masyarakat dan pembangunan di Papua.
“Masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan KKB jauh lebih besar kok,” ujar Muradi.