Jakarta – Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo, menyerukan pentingnya Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) untuk segera disahkan dan dipublikasikan kepada masyarakat Indonesia. Hal ini dia serukan pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dilaksanakan pada hari Selasa (23/08/2022).
Acara ini diadakan oleh Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan mengundang berbagai narasumber, antara lain Cecep Darmawan (Guru Besar Universitas Pendidikan Pancasila), Wariki Sutikno (Direktur Politik dan Komunikasi BAPPENAS), Antonius Benny Susetyo (Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP), dan dihadiri oleh Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila Muhammad Sabri, Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Aris Heru Utomo, Kepala Biro Pengawasan Internal Abbas, serta peserta-peserta kegiatan tersebut.
Benny, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Pancasila seharusnya dijadikan pedoman moral publik.
“Saat Orba, Pancasila dijadikan alat pembangunan dan menjadikannya sebagai moral pribadi. Seharusnya, Pancasila menjadi moral publik, sehingga aplikasi Pancasila menjadi living dan working ideology kehidupan masyarakat Indonesia,” jelasnya.
Salah satu pendiri Setarra Institute ini juga menyampaikan perasaan masyarakat Indonesia mengenai Pancasila.
“Publik merasa Pancasila tidak ada aplikasinya. Pancasila hanya sekedar pengetahuan, padahal seharusnya ini menjadi ethos dan pathos. Oleh karena itu, Pancasila harus tercermin dalam kebijakan publik dengan pejabat publik menunjukkan aplikasi Pancasila, sehingga membutuhkan Peta Jalan PIP,” tuturnya.
Budayawan ini juga memberikan komentar mengenai perpecahan yang terjadi di masyarakat.
“Saat masa reformasi, Pancasila kehilangan perannya dalam ekosistem partai politik, menciptakan sistem yang tidak jelas; Indonesia tidak menjadi jelas dimana arah dan tata kelolanya. Sistem tidak jelas menciptakan disorientasi politik, masyarakat menjadi terbelah karena Pancasila tidak menjadi ekosistem politik dan ekonomi.”
“Pancasila adalah jalan tengah, jalan alternatif, baik dalam tata kelola, politik, pemerintah, pendidikan, bisnis, dan budaya. Ini yang harus menjadi catatan, terutama untuk BPIP,” serunya.
Pakar komunikasi politik ini menyampaikan urgensi Peta Jalan PIP tersebut.
“Kita (BPIP) harus mampu menghasilkan pemikiran yang memberikan arah dan guidance perjalanan bangsa ini mau kemana. BPIP harus mampu meyakinkan publik atas hasil pemikiran badan, dan Peta Jalan PIP ini adalah salah satu dokumen yang harus diluncurkan ke publik,” katanya.
“Tim Revolusi Mental dalam Kemenko PMK benar menginginkan Pancasila sebagai sumber dari revolusi mental. Peta Jalan PIP dibutuhkan dengan sasaran revolusi mental kepada pejabat publik, para elit partai politik, komunitas, orsospol dan masyarakat luas. Dengan begitu, Pancasila sebagai pedoman publik, sebagai living dan working ideology, sebagai ethos dan pathos masyarakat Indonesia, dapat terwujud,” tutupnya dalam paparan.
Wariki Sutikno menyampaikan bahwa Peta Jalan PIP ini adalah sebuah hal yang penting untuk segera ditetapkan.
“Pancasila harus menjadi tata kelola dan tata sejahtera; menjadi pengetahuan dan tindakan, bukan hanya tata nilai. Peta Jalan itu strategi untuk mencapai suatu tujuan, dan tujuannya adalah memberikan pola berpikir yang memiliki ruh Pancasila,” katanya.
Cecep Darmawan pun memberikan pemikirannya mengenai urgensi penetapan Peta Jalan PIP ini.
“Sudah disadari bahwa melemahnya Pancasila sebagai ideologi dan ketahanan bangsa terjadi di Indonesia. Peta Jalan PIP ini perlu ditetapkan dengan menyertakan juga poin-poin dari RPJPN dan RPJMN, sehingga semua sejalan dan selaras,” ujarnya.
