Jakarta – Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta mencium bau keanehan terkait gencarnya Pemerintah mensukseskan program pemekaran di 5 Provinsi baru Papua.
Sebab, ada kelompok kontra NKRI seperti OPM yang sengaja mencari-cari perhatian dengan mengganggu stabilitas keamanan karena terganggu adanya Provinsi baru tersebut.
“Ini membuktikan kelompok anti Pemerintah terganggu dari pemekaran, padahal tujuan pemekaran untuk mendekatkan diri kepada masyarakat,” tegas Stanislaus.
Hal itu dikemukakan Talkshow Bincang “Analisis Keamanan Papua Pasca Pemekaran Menjadi 5 Provinsi” yang diselenggarakan oleh Sultan TV, Jumat (9/12/2022).
Menurutnya, ketika negara hadir lebih intens ke masyarakat, maka kepercayaan ke negara menjadi meningkat. Ini membuat kelompok anti pemerintah terganggu, otomatis gerakan kelompok anti pemerintah semakin terganggu.
“Gerakan Kelompok anti Pemerintah semakin terganggu karena negara hadir untuk memberikan solusi di tanah Papua,” katanya.
Dikatakannya, ada kelompok yang tidak suka pemerintah dan memainkan propaganda. Dan Papua ini daerah yang luar biasa dan menjadi daya tarik banyak pihak termasuk kepentingan Internasional seperti Vanuatu.
“Kita harus menunjukkan eksistensi negara kita dan negara ini berdaulat jangan diintervensi negara lain,” sebutnya.
Ia menyoroti peran dalam mengelola dana Otsus, karena selama ini dia melihat dengan dana sebesar itu masih belum maksimal dampaknya bagi Papua? Diharapkan masing-masing pemekaran ini dapat mengoptimalkan dana otsus dan bisa semakin sejahtera.
“Yang semakin dekat dengan pemerintah, TNI-POLRI diharapkan tingkat keamanan semakin meningkat, tingkat pendidikan semakin naik. Kita melihatnya positif, dengan adanya pemekaran ini dapat lebih optimal lagi dan ruang kelompok anti NKRI bisa lebih tertutup,” bebernya.
Stanislaus melanjutkan ketika Pemerintah serius dalam pemekaran, TNI-POLRI serius untuk menjaga keamanan masyarakat maka ia menyakini akan lebih kondusif.
Dia juga mensinyalir ada aktor dibelakang layarnya soal kelompok anti NKRI ini, baik itu dari dalam maupun luar negeri.
“Aktor ini tidak ingin Papua menjadi kesatuan NKRI karena banyak kepentingan disana,” pungkasnya.
