JAKARTA – Kongres PSSI memilih Ketua Umum Baru dinilai berpotensi memicu konflik luar biasa. Hal itu terjadi, karena proses pelaksanaan Pemilihan Ketua umum PSSI terkesan dadakan, dan tanpa persiapan yang matang.
Demikian dikatakan Ketua Umum Masyarakat Sepakbola Indonesia (MSBI), Sarman L Hakim terkait dengan persoalan sepakbola Indonesia dan Pemilihan Ketua Umum PSSI mendatang. Ia mencontohkan, saat penerimaan pendaftaran calon peserta kongres dan calon ketua sudah dilakukan, padahal Komite Pemilihan dan Banding saat itu belum ada.
“Kenapa saya mengundurkan dari pencalonan, karena panitia penerima peserta kongres atau calon ketua, belum terbentuk,” ujar Sarman L Hakim, dalam acara Diskusi Akhir Pekan Titik Temu, di Jakarta, 21 Januari 2023.
Ia juga mengaku khawatir terkait denan pelaksanaan pemilihan ketua umum PSSI sekarang yang menurutnya berpotensi memicu chaos. Karenanya dalam acara diskusi yang disiarkan langsung melalu radio streaming RKN dan direlay oleh puluhan radio FM di daerah itu, ia menegaskan, jika terjadi chaos karena konflik luar biasa, dan PSSI tidak bisa diharapkan lagi, maka MSBI siap membentuk federasi baru.
“Saya ada khawatir apabila (saat kongres) terjadi chaos besok ini, ya ini masyarakat harus diberi harapan yaitu msbi akan melakukan membentuk federasi baru,” tegas dia.
Ia menjelaskan, jika memang terjadi demikian, alangkah baiknya 514 kabupaten kota ini menjadi anggota MSBI, dan ia mengaku mampu melaksanakan hal tersebut.
“Aturan tentang pembentukan federasi baru selain PSSI ada dasar hukumnya yaklni Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2019,” ungkapnya.
Sementara itu pengamat sepakbola dri sportstar.id, Abdul Haris yang juga tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut mengarakan, karut marut sepakbola indonesia terjadi akibat dari banyak faktor. Menurut dia hanya satu orang yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut yakni Presiden Joko Widodo.
“Saya pikir itu bukan termasuk intervensi pemerintah terhadap federasi sepakbola, karena telah ada kesepakatan antara pemerintah RI dengan FIFA terkait dengan program transformasi sepakbola nasional,” ungkapnya.
Dalam kesepakatan tersebut, lanjut dia, sudah ada kesepakatan bahwa presiden FIFA sudah mengizinkan pemerintah untuk mentranformasi sepak bola nasional setelah tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Dengan demikina, bisa dikatakan, pemerintah telah mengantungi izin dari FIFA.
“Yang harus dilakukan presiden bukan melakukan intervensi secara langsung, tapi paling tidak bisa mengawasi secara terus-menerus , bahwa sepak bola itu harus bergulir dengan bagus, kemudian juga tidak ada lagi mafia bola negara ini,” jelasnya.
Lebih jauh ia menjelaskan, persoalan sepakbola di Indonesia itu terjadi akibat masih terjadinya permainan mafia pengaturan skor. Da itu, kata dia, terjadi akibat dari adanya rangkap jabatan antara pengurus PSSI, pemegang saham klub sepakbola dan operator liga.
“Kita berharap bahwa pengurus-pengurus nantinya baik ketua umum, wakil ketua umum ataukah Exco itu tidak terlibat di klub atau tidak ada kepemilikan klub sepakbola di Indonesia,” katanya.
Ia menjelaskan, dengan begitu, maka PSSI dapat melakukan Bidding untuk operator liga, bukan hanya untuk Liga 1, melinkan Liga-liga lainnya dengan PT yang berbeda. Seban menurut dia, saat ini PT Liga Indonesia Baru (LIB) menyelenggarakan tiga kompetisi sekaligus yakni Liga 1, Liga 2 dan Liga 3.
“Satgas mafia bola harus kembali dibentuk, sehingga pengaturan-pengaturan skor ini betul-betul terus diawasi dari tahun ke tahun. Tidak hanya periodik saja, tapi setiap tahun setiap musim selalu diawasi oleh Satgas Antimafia bolauntuk bisa meminimalisasi pengaturan skor,” pungkas dia.
