Jakarta – Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Ahmad Aron Hariri atau Rere mengatakan bahwa koordinasi KPK – BPK adalah satu langkah pasti menuntaskan kasus dugaan korupsi Formula E yang digagas eks Gubernur Anies Baswedan.
“Maka saat ini BPK harus segera melakukan proses pemeriksaan atas penggunaan APBD DKI Jakarta tahun 2019 khususnya di kasus Formula E,” tegas Rere, hari ini.
Menurutnya, permintaan penghitungan kerugian negara dalam kasus ini wajib segera dilakukan dan tidak memerlukan syarat harus dalam tahap penyidikan, tapi bisa juga pada tahap penyelidikan. Sebab peraturan BPK nomor 1/2020 pada pasal 14 yang ditetapkan pada tahun 2020 tidak berlaku retroaktif (berlaku surut). Sebab kasus Formula E terjadi dalam RAPBD tahun 2019.
“Tiada dalih bagi BPK selain mengungkap kebenaran dengan mengaudit kerugian negara, karena ini memang tugas BPK. Bukan pula upaya penjegalan salah satu bacapres seperti pernyataan BW,” sebutnya.
Justru, kata dia, suatu hal yang keliru bila BPK menolak melakukan audit, bahkan bisa diterapkan pasal Obtruction of Justice seperti termaktub dalam UU Tipikor; karena siapapun yang berupaya mencegah, merintangi, menggagalkan proses hukum, secara langsung atau tidak, patut diterapkan UU Tipikor dengan ancaman penjara minimal 3 tahun dan maksimalnya 12 tahun.
“Kasus Formula E memang harus diawasi publik secara seksama. Banyak rintangan pada KPK dari dalam maupun luar institusi dan bahkan mungkin antar institusi, untuk membongkar kasus ini. Ini sangat mengkhawatirkan,” jelasnya.
Masih kata Rere, perihal adanya laporan penyelidik yang berjibaku menahan proses kasus ini dinaikan ke penyidikan harus menjadi perhatian serius bagi dewan pengawas KPK. Dewas KPK pasti akan memeriksa dan membuktikan atas dugaan adanya petinggi KPK yakni Deputi Penindakan KPK Karyoto dan Direktur Penyelidikan Endar Priantoro ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang dianggap tidak profesional agar kasus ini tidak bisa dituntaskan.
“Bila laporan ini terbukti, hukuman paling berat harus ditegakkan oleh Dewas, bahkan harus diungkap motif atau atas dasar pesanan siapa upaya pelanggaran ini,” pungkasnya.
