Semarang – Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo, menyatakan bahwa kampus di Indonesia harus menjadi tempat pembangunan peradaban baru bangsa Indonesia. Hal ini dia sampaikan pada acara Dialog Kebangsaan Hari Pers Nasional 20223 tingkat Jawa Tengah dengan tema “Mewujudkan Kampus Kebangsaan” yang dilaksanakan di Universitas Semarang, Selasa (14/02/2023). Acara ini dilaksanakan dalam rangka merayakan hari Pers Nasional tahun 2023.
Keynote speech acara ini disampaikan oleh Menkopolhukam yang juga adalah Ketua Dewan Penyantun Universitas Semarang, Mahfud MD.
“Dalam perayaan hari pers nasional ini, pers harus tetap menjaga integritas dirinya untuk republik, untuk memajukan bangsa dan negara kita yang kita dirikan sama-sama. Harus kita ingat bahwa tanpa pers, belum tentu Indonesia merdeka. Pers menyemaikan ide berdirinya negara Indonesia kepada masyarakat lewat berita-berita.” tandas Benny.
Benny, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa diperlukan sebuah narasi kebangsaan yang kuat untuk mewujudkan persatuan kebangsaan Indonesia.
“Permasalahan kita adalah menghadapi situasi masyarakat dimana pendidikan karakter kebangsaannya nyaris tidak memiliki akar yang kuat. Akibatnya, masyarakat Indonesia mudah digiring kepada hal-hal yang terlihat konsumtif, mudah, instan, dan paham-paham luar yang terlihat menjanjikan,” ujarnya.
Teknologi, menurutnya, menjadi penjajah bangsa Indonesia.
“Teknologi yang seharusnya menjadi alat dan sarana untuk hidup menjadi penguasa hidup. Kemanusiaan tereduksi oleh teknologi, karena kita tidak pernah memahami hakekat teknologi yang seharusnya menjadi alat dan yang membantu kita,” katanya.
Pakar komunikasi politik ini menyatakan bahwa kampus sebagai tempat pendidikan harus mampu membangun peradaban yang baru bagi Indonesia.
“Kampus harus membangun masyarakat yang memiliki logos, yaitu ilmu pengetahuan sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola dan menciptakan teknologi tepat guna, ethos yaitu etika dalam melakukan pengelolaan kemampuan dan teknologi, dan pathos, yang adalah kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki kemandirian ekonomi, politik, dan budaya. Inilah habitualisasi Pancasila,” jelasnya.
“Kampus harus dapat mencetak pribadi-pribadi yang bukan hanya penikmat, pengguna, yang hanya melakukan copy+paste tanpa berpikir kritis. Dengan itu, peradaban baru Indonesia tercipta dengan memiliki filter dan pemahaman yang mendalam; walau banyak paham dan pengertian serta teknologi yang masuk, manusia Indonesia tetap berakar,” tuturnya.
Terkait media dan pers, Benny menyatakan bahwa politik media terkait ekonomi dan bisnis memang harus disadari ada.
“Tidak dipungkiri bahwa media dan pers juga dapat diatur kapitalis; kepentingan disodokkan, bukan ideologi negara. Masyarakat yang kurang berakar dengan pers yang diatur menghasilkan masyarakat yang hedon yang kurang memiliki filter tentang paham-paham yang ada. Bangsa Indonesia kehilangan jati diri budayanya; ini harus disadari oleh semua orang,” kata Benny.
Para pembicara lainnya, Katib Syuriah NU, Abu Yazid Al Busthomi, menyatakan bahwa pengertian elemen kebangsaan diperlukan.
“Kebhinekaan kita adalah suatu kenyataan yang tidak boleh ditolak oleh mereka yang hidup di bumi Indonesia. Elemen kebangsaan kita adalah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang bisa diterima oleh semua elemen bangsa. Indonesia harus menjadi rumah yang mendamaikan; seluruh bangsa harus saling melindungi tanpa memandang latar belakangnya,” sebutnya.
Tafsir, Ketua Pimpinan Muhammadiyah Jawa Tengah, menyatakan bahwa Indonesia berdiri dengan adanya komitmen.
“Indonesia itu ada karena komitmen, dan komitmen itu tertuang dalam Pancasila. Negara ini dibangun diatas komitmen yaitu Pancasila, dan itulah penyatu negara kita. Kampus harus dibina untuk selalu memiliki komitmen untuk menjaga komitmen Pancasila sebagai akar bangsa Indonesia,” imbuhnya.
Supari, Rektor Universitas Semarang, mengatakan bahwa semua kampus harus menyadari keragaman.
“Kampus harus menjadi tempat dimana pusat pemikiran, dan harus menjadi netral. Tidak ikut arus politik praktis, dan harus menjadi tempat mendidik manusia menjadi berakar Pancasila,” sahutnya.
Dandim 0733 Kota Semarang, Honi Havana, menyatakan bahwa semua pihak harus menjaga kesatuan ideologi Pancasila.
“Bagaimana menjaganya? Taati hukum dan peraturan. Anak muda, misalnya, mulai taat berlalu lintas, peraturan kampus; berkelakuan keadilan sosial, saling menolong dan peduli pada lingkungan kita,” ujarnya.
