Jakarta – Diskusi bertajuk “Polisi RW, Jaga Pemilu Damai” berlangsung Rabu, 18 Juli 2023. Diskusi tersebut merupakan sebuah gerakan yang diinisiasi oleh aktivis Jari 98. Sejumlah pembicara hadir menyampaikan narasinya terkait gerakan Polisi RW.
Arwandi, Sekretaris Jenderal Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 98 (JARI 98), menjelaskan bahwa tujuan utama dari adalah mengawal pemilu 2024 berjalan dengan damai. Demikian pula yang disampaikan oleh pembicara lain Fernando Emas selaku Direktur Rumah Politik Indonesia.
“Soal pemilu damai, kita harus bertanya siapa saja yang mau agar pemilu damai. Karena gak cukup polisinya saja, masyarakatnya saja, tapi harus semua elemen yang punya tujuan pemilu bisa damai. Ketika kita melihat Polisi RW diterapkan di negara kita, harapannya, tugas-tugas seperti deteksi dini di tengah aktivitas masyarakat harus tercapai. khususnya gejolak sosial masyarakat soal kepemiluan, polisi jangan sampai kecolongan,” kata Fernando.
Selanjutnya, Hari Purwanto dari Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menjelaskan tentang pentingnya filosofi dari munculnya gerakan Polisi RW.
“Kalau bicara peran Polisi RW itu harus kembalikan ke filosofi polri itu sendiri, jaga keamanan dan ketertiban. Pemaknaan Polisi RW bisa jadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan kepolisian untuk sama-sama jaga kondusifitas dan keamanan. Pesta demokrasi harus dilakukan dengan riang gembira, tanpa konflik. Siapa pun pemenangnya adalah tujuannya menjaga kemerdekaan indonesia raya,” kata Hari.
Roy Sitorus selaku Aktivis 98 juga turut menyampaikan narasinya Polisi RW yang harus menyentuh masyarakat sebagai pihak yang diuntungkan.
“Polisi RW prinsipnya masuk ke level masyarakat terbawah secara langsung. Tujuannya ini kan bisa melakukan deteksi dini pada persoalan sosial masyarakat sehingga Polisi RW ini harus didukung oleh kita semua dan diberikan dukungan anggaran dan teknologi,” kata Roy.
Diskusi kemudian sampai pada tantangan-tantangan yang mungkin adakn dialami saat berlangsunya Pemilu 2024, terutama soal polarisasi dan terpecah-belahnya masyakarat dengan pilihannya masing-masing.
“Tantangan besar bangsa ini adalah pecah-belah dan polarisasi. Kerugian besar demokrasi dan termahal di negeri ini adalah Pilkada DKI 2017. Saya terlibat di Pilkada DKi merasa miris. Saya dukung tokoh ini dan saya disebut kafir, padahal saya muslim. Kenapa politik harus dibawa ke pertikaian horizontal. Orang mau dimakamkan jadi masalah karena memilih Ahok. Itu terjadi, dan harapannya jangan sampai itu terjadi lagi. Maka Pilkada DKI 2017 adalah sejarah terburuk dan jangan sampai terulang di daerah manapun,” kata Hari.
Roy Sitorus juga menyampaikan pandangannya terkait polarisasi yang masih menjadi tantangan pada Pemilu 2024 mendatang.
“Polarisasi 2017 tidak akan mudah hilang dari ingatan kita. Tapi jangan pesimis bahwa saya yang termasuk saksi sejarah tahun 1998 dan banyak juga senior kita melihat sejarah bagaimana solidnya kita. Polarisasi harus kita hadapi bersama. Kita bantu Polisi RW agar mencapai targetnya bahwa masyarakat damai dan aman,” kata Roy.
