Jakarta – Selasa, 3 Oktober 2023, bertempat di UIN Syarif Hidayatullah, seminar nasional yang mengupas lebih dalam dan menggugah kesadaran mengenai fenomena politik dinasti di Indonesia telah dilaksanakan.
Acara ini diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Forum Mahasiswa Ciputat. Dengan pembicara-pembicara yang Profesional dan mumpuni di bidangnya, seminar ini bertujuan untuk menyelidiki dampak politik dinasti terhadap perkembangan demokrasi dan politik di Indonesia, terutama dalam menjelang Pemilu 2024.
Pembicara pertama, Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia, menghadirkan perspektif yang lebih luas. Ia berbicara tentang perlunya gerakan dari seluruh lapisan masyarakat dalam menolak dinasti politik yang dapat menghambat dan mematikan proses demokrasi di Indonesia.
Ray Rangkuti mendesak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses politik, memantau tindakan politisi, dan meminta pertanggungjawaban mereka. Ia meyakinkan hadirin bahwa hanya dengan partisipasi aktif dari masyarakat, negara dapat memerangi politik dinasti dan memperkuat demokrasi.
Dalam kesempatan kedua Bivitri Susanti, seorang akademisi dari STH Indonesia Jentera. Ia menggambarkan perlunya regulasi yang tegas untuk mencegah berkembangnya politik dinasti di Indonesia. Menurutnya, tanpa aturan yang kuat, praktik politik dinasti akan terus merajalela dan merongrong sistem demokrasi.
Bivitri Susanti menegaskan pentingnya transparansi dalam proses politik, termasuk pemilihan calon dan pemberian jabatan politik. Regulasi yang ketat, katanya, adalah salah satu langkah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap politik.
Diskusi Kebangsaan yang dihadiri lebih dari 100 orang civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah ini diakhiri dengan paparan dan pembahasan dari Doktor Ilmu Politik Antonius Benny Susetyo. Ia membuka seminar dengan paparan yang tajam mengenai efek dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.
Ia mengungkapkan bahwa politik dinasti, dimana anggota keluarga atau keturunan politisi mendominasi panggung politik, telah menjadi masalah serius bagi demokrasi di Indonesia. Menurutnya, praktik ini telah menghambat perkembangan demokrasi dengan mereduksi persaingan politik yang sehat dan memberikan sedikit ruang bagi ide-ide segar dalam politik.
Lebih lanjut Staff khusus dewan pengarah BPIP itu menjelaskan bahwa dinasti politik juga mengancam etika dalam politik di Indonesia. Ia menyoroti bahwa pemberian jabatan atau posisi politik kepada anggota keluarga tanpa mempertimbangkan kualifikasi mereka seringkali mengorbankan prinsip meritokrasi yang menghadirkan kesempatan yang sama kepada semua individu dalam masyarakat untuk menduduki suatu posisi atau jabatan di publik.
“Ini melemahkan fondasi demokrasi yang seharusnya didasarkan pada kemampuan dan integritas.” tandasnya.
Seminar nasional ini, kata Benny, menciptakan platform penting untuk diskusi mengenai isu krusial mengenai politik dinasti di Indonesia. Harapannya dengan terciptanya dialektika dan dialog-dialog semacam ini, politik di Indonesia dapat menjadi lebih transparan, demokratis, dan berintegritas, menghadapi Pemilu 2024 dengan fondasi yang lebih kuat.
