Oleh : Ayik Heriansyah
Tidak mengakui NKRI sebagai negara yang syar’i, mengharamkan demokrasi, dan jadi agen Amir Hizbut Tahrir, lalu ikut komentar soal Pemilu, Yusanto bukan saja halu, tapi mungkin urat malunya sudah putus. Sangat tidak pantas dan tidak beradab, apabila Yusanto nimbrung membicarakan urusan negara orang lain (Indonesia), mengingat yang bersangkutan pada hakikatnya bukan WNI.
Memang HTI sejatinya sebuah partai politik. Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Mafahim Hizbut Tahrir halaman terakhir menyatakan bahwa Hizbut Tahrir (HT) adalah partai politik, ideologinya Islam, tujuannya melanjutkan kehidupan Islam dengan menegakkan daulah Khilafah yang menerapkan sistem Islam dan mengemban dakwah ke seluruh dunia. (an-Nabhani, 2001: 81).
Meskipun berbentuk partai politik, HTI mengharamkan pemilu di dalam sistem demokrasi, dengan alibi, pemilu tersebut menjadi sarana bagi manusia untuk membuat hukum. Dalam benak HTI, Tuhan semesta alam yang berhak membuat hukum telah menyiapkan UUD, UU, PP, Perda, Kepres, Perpres, dsb bagi umat manusia. Manusia tinggal pakai. Disangka HTI, Tuhan semesta alam itu seperti anggota legislatif, pejabat eksekutif dan yudikatif.
Mengapa Yusanto ikut komen tentang Pemilu, toh, HTI juga tidak akan mengikuti pemilu, karena organisasinya sudah menjadi organisasi terlarang. Selain Pemilu bukan jalan bagi HTI untuk meraih kekuasaan untuk menegakkan Khilafah. Dan sebenarnya sudah fix bagi HTI bahwa thalab an nushrah (kudeta militer) menjadi metode baku meraih kekuasaan, bukan Pemilu?!
Karena menurut HTI, kekuasaan politik yang hakiki akan bisa diraih apabila berhasil “mengusai akal pikiran” masyarakat. Karena perkaranya bukan hanya melakukan usaha untuk menjatuhkan penguasa saja, namun yang difokuskan adalah menjadikan pemikiran Islam (versi HTI) dominan di tengah-tengah masyarakat, sehingga penggulingan penguasa dan pengambilalihan kekuasaannya terjadi karena cengkeraman pemikiran tersebut. (an-Nabhani, 2016: 27).
Yusanto turut komen soal Pemilu bagian dari pengamalan doktrin dharbu ‘alaqah baina ummah wa hukkam (memutuskan hubungan umat dengan pemerintah). Taqiyuddin an-Nabhani pendiri Hizbut Tahrir mengatakan; Setiap orang maupun Syabab Hizb (aktivis HTI) harus mengetahui, bahwasanya Hizb (HTI) bertujuan untuk mengambil kekuasaan secara praktis dari tangan seluruh kelompok yang berkuasa. Hizb (HTI) bertujuan untuk mengambil kekuasaan yang ada dalam negara dengan menyerang seluruh bentuk interaksi (hubungan) penguasa (pemerintah) dengan umat (rakyat), kemudian dijadikan kekuasaan tadi sebagai Daulah Islamiyah (Khilafah). (an-Nabhani, dalam kutaib Dukhul Mujtama’ 2016: 24 – 25).
Cuma masalahnya, masyarakat sekarang sudah cerdas. Mereka tahu apa dan bagaimana HTI. Mereka sudah kenal siapa itu Yusanto, sehingga narasi-narasi yang disampaikannya dianggap angin lalu. Walhasil tidak ada gunanya Yusanto ikut-ikut komen soal urusan negara orang.