Rimanews – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Direktur Utama PT Mahkota Negara, Marisi Matondang untuk dimintai keterangan sebagai saksi...
Kementerian Hukum dan HAM resmi mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia, Rabu (19/8). Surat keputusan pencabutan itu didasarkan pada pasal 80A...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan demi pernyataan yang terus dilontarkan Yulianis, diungkapkan Elza sebagai bentuk keberpihakan KPK pada Yulianis. Yulianis telah menginjak-injak hukum...